Peran Persepsi Wajib Pajak Atas Keadilan Sistem Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak

Abstract

Awareness of the taxpayer which is inversely proportional to the level of welfare of the population in 2010 through ABSTRAKKesadaran wajib pajak yang berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan penduduk pada 2010 sampai dengan 2014 menunjukkan kurangnya kepatuhan pajak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh niat untuk patuh terhadap kepatuhan pajak, beserta sikap atas kepatuhan pajak serta persepsi pada keadilan sistem perpajakan sebagai penentu niat WPOP untuk patuh. Survei dilakukan terhadap WPOP yang terdaftar di KPP Batu dan Kepanjen, Jawa Timur. Sampel sebanyak 111 WPOP dipilih secara tidak acak dengan menggunakan convenience sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh niat untuk patuh, sedangkan niat untuk patuh dipengaruhi secara positif oleh kebijakan pemerintah atas dana pajak dan tidak dipengaruhi oleh sikap atas kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan Direktorat Jenderl Pajak dapat meningkatkan rasa percaya WP dengan menambah sarana edukasi dan kampanye perpajakan untuk menunjukkan citra positif pemerintah dalam mengelola dana pajak. Integrasi data tentang usaha WP terhadap pajak penting untuk memunculkan sikap positif WP terhadap niat untuk patuh.Kata-kata kunci: kepatuhan pajak, niat untuk patuh, sikap wajib pajak, kebijakan pemerintah atas dana pajak PENDAHULUAN Pertumbuhan penerimaan pajak pada suatu negara dapat dilihat melalui rasio pajak (Cahyonowati, 2011). Rasio pajak rendah dapat diartikan sebagai tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) yang rendah pula (Harinurdin, 2009). Menurut data Kementerian Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, rasio pajak Indonesia pada tahun 2012 sempat mencapai 12,50% sebelum menurun dari tahun ke tahun, hingga akhirnya mencapai 11% pada 2015. Besaran rasio pajak pada 2015 tersebut lebih rendah daripada standar ASEAN dan

Evaluasi Penerapan Metode Segmentasi Wajib Pajak: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung

“…Pendapatan terbesar Indonesia diperoleh dari pajak (Susyanti & Askandar, 2019); Afriyanto & Ahmad, 2022). Hampir setiap tahunnya, lebih dari 80% pendapatan negara diperoleh dari pajak (Yusdita, Subekti, & Adib, 2017;Setiawan, Kurniawan, & Payamta, 2018). Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan perbaikan sistem perpajakan, salah satu langkah perbaikan yang dilakukan adalah dengan mereformasi sistem perpajakan nasional.…”

Pengujian Quasi Eksperimen Kepatuhan Pajak UMKM: Keadilan Pajak dan Manfaat Pajak

“…Teori psikologi fiskal dicetuskan oleh Schmolders tahun 1959. Yusdita et al (2017 berpendapat bahwa tujuan teori ini yaitu menganalisis penolakan seorang wajib pajak terhadap pajak langsung berdasarkan mentalitas pajak yang dimiliki.…”

“…Penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas keadilan pajak (Berutu and Harto 2012;Pratami, Sulindawati, and Wahyuni 2017;Syahdan and Rani 2014) dan manfaat pajak (Darmayasa et al, 2016;Fitriah et al, 2019;Masruroh & Zulaikha, 2013) terhadap kepatuhan pajak secara terpisah. Penelitian sebelumnya juga lebih banyak menggunakan penelitan survei (Guzel et al, 2018;Masruroh & Zulaikha, 2013;Yusdita et al, 2017) dan studi literatur (Endrianto, 2015;Syahdan & Rani, 2014). Sedangkan penelitian ini mencoba menginteraksikan keadilan pajak UMKM, manfaat pajak dan kepatuhan pajak dengan desain penelitian eksperimental.…”

[Dis] Honesty of Taxpayers in the Self-Assessment System

“…The low compliance of taxpayers is influenced by various factors, such as awareness to meet tax obligations are still not optimal [8][9][10], the geographical location of an area that influences the SPT submission process because it takes a long time [11,12], lack of knowledge about tax [13], including understanding of the law and the concept of taxation [14,15], lack of level of taxpayer trust in the government [16,17]. Chifamba argues that self-assessment cannot increase the level of compliance so there is a need for taxation socialization especially regarding electronic payment and tax reporting systems such as e-filling and e-billing which are still considered not easy, thus causing reluctance to report SPT [12,18,19].…”