Developing Ethical Behaviours at BPK Through Human Resource Management Practices

Abstract

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK)

Penegakkan Etika Profesional Pemeriksa BPK Untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara

“…BPK RI diharapkan dapat menerapkan dan menegakkan kode etik di seluruh organisasinya karena kegagalan dalam menegakkan kode etik dapat mencoreng integritas BPK RI serta berefek negatif pada integritas organisasi sektor publik Indonesia, dengan menghambat efektivitas produksi barang dan jasa publik (Syukur, 2015). Menjamin penegakkan kode etik tersebut, dibutuhkan peran penting dari seorang pemimpin dengan ikut serta mendorong kepatuhan, mengkomunikasikan dan memberi teladan pada anggotanya atas implementasi kode etik pemeriksa BPK (Lloyd dan Mey, 2010).…”

“…Pemeriksa BPK dituntut menjunjung tinggi ketiga prinsip etika dalam menjalankan fungsi pemeriksaan, namun kenyataannya tidak mudah mewujudkan sikap-sikap tersebut karena ia berada dalam lingkungan kompleks dengan beragam persepsi dan kepentingan kelompok berbeda yang seringkali berupaya menggoyahkan profesionalisme pemeriksa BPK sehingga terjadi dilema etis (Syukur, 2015). Misalnya, pemeriksa BPK mendapatkan intervensi dari "oknum" untuk tidak melaporkan temuan pemeriksaannya dengan suatu imingiming hadiah balas jasa.…”

“…Tindakan tersebut adalah bukti upaya tegas yang ditempuh BPK RI dalam menegakkan kode etik pemeriksa BPK. Syukur (2015) mengatakan bahwa sejak tahun 2011, BPK RI mulai memperkenalkan sistem whistle blowing, dimana setiap pegawai BPK diwajibkan melaporkan tindakan pelanggaran kode etik oleh pegawai BPK kepada satgas (Inspektorat Utama, Biro SDM dan Direktorat Hukum), sistem ini dimaksudkan untuk mendeteksi dan menindak tegas pelanggaran kode etik di lingkup BPK RI. Satgas akan mengecek dan apabila pengaduan indisipliner tersebut terbukti maka laporan tersebut akan disampaikan ke Panitera Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK RI untuk diselidiki lebih lanjut dan diadili.…”

“…BPK RI juga meyakinkan bahwa para pelapor tidak perlu "galau" apalagi merasa takut untuk menjadi whistleblower karena BPK RI menjamin kerahasiaan identitas pelapornya dan menjadi whistleblower adalah tindakan terpuji karena ia berusaha menegakkan keutamaan kejujuran sebagai wujud integritas profesinya (Seifert et al, 2010). BPK RI bukan lembaga yang bertujuan mencari-cari kesalahan pemerintah beserta aparatnya, tetapi merupakan sebuah lembaga negara dengan integritas tinggi dimana tujuannya ialah memberikan rekomendasi pada segala permasalahan keuangan pengelolaan negara untuk membantu pemerintah dalam mengelola keuangan negara agar terlaksana secara efektif serta efisien demi terwujudnya kesejahteraan rakyat, karenanya setiap masalah atau pemicu dilema etis pemeriksa BPk harus segera ditindak tegas dan diputus mata rantainya (Syukur, 2015).…”