Dinamika Relasi Muhammadiyah dan NU Dalam Perspektif Teori Konflik Fungsional Lewis A. Coser

Rofiah, Khusniati

doi:10.24042/klm.v10i2.10

Cited by 13 publications

(14 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Realistic conflict begins with individual or group disappointment with the special demands that occur in the relationship and a presumption of possible benefits for the participants and is shown to objects that are considered disappointing. While non-realistic conflict is a conflict that does not stem from the goals of antagonistic rivals but from the need to relieve tension, at least from one of the parties (Rofi, 2016). These include racial conflicts, political conflicts, inter-ethnic conflicts, and religious conflicts.…”

Section: Preliminarymentioning

confidence: 99%

Mapping of Potential Social Conflicts in the West Banjarmasin District in 2021

Halawa

Arisanty²,

Setiawan³

et al. 2022

IISJ

View full text Add to dashboard Cite

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan kondisi sosial sehingga dapat menimbulkan konflik sosial. Terdapat beberapa konflik sosial Di Kecamatan Banjarmasin Barat, yaitu: konflik agama, konflik suku/etnis, konflik lingkungan, dan konflik dengan kelompok pendatang. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi jenis konflik sosial serta menganalisis faktor yang menyebabkan konflik sosial Di Kecamatan Banjarmasin Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini meliputi informan kunci (Semua Lurah Di Kecamatan Banjarmasin Barat, Bhabinkamtibmas, dan Ketua RT/RW) dan informan pendukung (Kasi Trantib, Unit Intelkam Polsek, dan Babinsa Koramil Kecamatan Banjarmasin Barat). Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian: Konflik sosial yang terjadi di Kecamatan Banjarmasin Barat meliputi konflik agama, Suku/etnis, ekonomi, lingkungan, serta penduduk pendatang dan penduduk asli. Konflik agama disebabkan adanya sekretariat dan gerakan Forum Pembela Islam, penolakan pembangunan gereja dan penutupan akses jalan gereja. Konflik suku/etnis disebabkan penguasaan lahan, kegiatan pengedaran narkoba dan perilaku masyarakat yang berbeda suku. Konflik ekonomi disebabkan aktivitas pungli oleh Preman, penguasaan aktivitas di pelelangan ikan oleh masyarakat dan preman, perebutan lahan parkir kapal, dan serta mengedarkan narkoba. Konflik lingkungan di sebabkan adanya pencemaran lingkungan dari perusahan. Konflik pendatang dan penduduk asli disebabkan perilaku negatif pendatang seperti prostitusi, miras, narkoba, dan perkelahian.

show abstract

Section: Preliminarymentioning

confidence: 99%

Mapping of Potential Social Conflicts in the West Banjarmasin District in 2021

Halawa

Arisanty²,

Setiawan³

et al. 2022

IISJ

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Perdebatan sengit antara kelompok kepentingan terutama NU dan Muhamadiyah dalam perumusan undang-undang pesantren ini tidak cukup jika hanya dimaknai sebagai konflik yang tidak produktif. Rofiah (2016)mengatakan bahwa jika merujuk kepada teopri yang dikemukakan oleh Lewis A. Coser justru perdebatan dan konflik antara Muhamadiyah dan NU dapat menjadi fungsional dalam memperjuangkan kebaikan dan kemaslahatan. Dengan adanya perdebatan maka akan diu[payakan sintesis yang dapat mengakomodir berbagai kepentingan yang sedang diperjuangkan, hal ini dapat terjadi jika konflik yang ada diperjuangkan melalui jalur intelektual dan kegiatan sosial.…”

Section: Kelompok Kepentingan Dalam Perumusan Undang-undang Pesantrenunclassified

Analisis Perumusan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Sebagai Produk Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam

Khairani¹,

Ali²,

Rosadi³

2021

JIMT

View full text Add to dashboard Cite

Undang-undang Pesantren merupakan sebuah penegasan tentang pentingnya pesantren yang saat ini dikenal sebagai penyebar konsep Islam Washatiyah. Dengan diresmikannya Undang-undang Pesantren maka akan semakin memperluas dan memperkokoh khidmat peserta di dalam berbagai bidang terutama dalam aspek tafaqquh fiddin, dakwah, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi umat, dan banyak aspek lainnya yang sering menjadi garapan pondok pesantren. Artikel ini mengeksplorasi proses perumusan Undang-undang Pesantren, perdebatan dalam pasal dan ayat-ayat dalam Undang-undang Pesantren dan peran organisasi kemasyarakatan Islam, Partai politik dalam proses perumusan Undang-undang Pesantren.

show abstract

“…Tidak adanya konflik dalam suatu masyarakat tidak dapat dianggap sebagai petunjuk kekuatan dan stabilitas hubungan sosial masyarakat. Perkembangan konflik dalam masyarakat bukanlah merupakan indikator utama dan tunggal untuk mengatakan bahwa stabilitas sosial dari masyarakat itu telah tercapai (Khusniati, 2016). Pengabdian masyarakat berbasis riset ini diawali dengan penelitian awal sebagai dasar dalam pengabdian masyarakat untuk mengetahui karakteristik demografi, ekonomi, pendidikan, sumber daya, persepsi masyarakat Batu Bajanjang tentang rencana pembangunan PLTP Gunung Talang -Bikit Kili Kabupaten Solok.…”

Section: Hasilunclassified

Masyarakat dan Solidaritas dalam Pembangunan yang Berpotensi Konfllik (Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset di Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok)

Irvan

2021

Jurnal Dedikasia : Jurnal Pengabdian Masyarakat

View full text Add to dashboard Cite

<p><em>Pengabdian masyarakat berbasis riset ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pembangunan disatu sisi dan pentingnya pelestarian lingkungan disisi lain. Pengabdian masyarakat ini didasarkan pada riset awal yang dilakukan di nagari Bukit Sileh dan nagari Batu Bajanjang di kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok. dengan adanya kasus munculnya solidaritas dan perlawanan masyarakat terhadap pembangunan PLTP Geothermal. Pengabdian masyarakat ini dengan jenis penelitian berbasis riset dengan metode Participatory Action Research (PAR), dengan melibatkan partisipsi dalam diskusi maupun menggali akar masalah. Riset awal sebagai dasar pengabdian dapat dipahami bahwa timbulnya solidaritas masyarakat dalam penolakan sebagian masyarakat terhadap pembangunan PLTP Geothermal. Berdasarkan kajian riset awal di atas maka pengabdian yang dilakukan dalam dua tema khusus berupa penyuluhan pentingnya pemahaman akan pembangunan dan dampak positif dan negatifnya bagi kesejahteraan masyaraka serta pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan dampaknya bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami dan menilai akan pembangunan dari dua sisi berupa dampak negatif dan positifnya bagi masyarakat sebagai efek yang ditimbulkan dari pembangunan </em></p>

show abstract

Dinamika Relasi Muhammadiyah dan NU Dalam Perspektif Teori Konflik Fungsional Lewis A. Coser

Abstract: Abstrak Konflik atau perselisihan yang terjadi dalam masyarakat, seringkali dianggap sebagai suatu masalah yang negatif (disfungsional ),

Cited by 13 publications

References 0 publications

Mapping of Potential Social Conflicts in the West Banjarmasin District in 2021

Mapping of Potential Social Conflicts in the West Banjarmasin District in 2021

Analisis Perumusan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Sebagai Produk Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam

Masyarakat dan Solidaritas dalam Pembangunan yang Berpotensi Konfllik (Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset di Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok)

Contact Info

Product

Resources

About