Diskresi Sebagai Dasar Kebijakan Hukum

Abstract

Tujuan pembuatan kebijakan hukum administrasi negara darurat ada beberapa (1) perlindungan hukum terhadap masyarakat rentan dalam perekonomian. (2) perlindungan kesehatan, perlindungan masyarakat, perlindungan tenaga medis dan perlindungan dunia usaha. (3) perlindungan terhadap tindakan pemerintah dalam mengambil kebijakan. Terhadap penggunaan diskresi dalam hukum administrasi negara darurat, tetap harus ada pengawasan dan pertanggungjawaban. karena didalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 bahwa organ pengawas yang ada didalam undang-undang tersebut, ada aparat pengawas internal pemerintah yang mengawasi kinerja atau tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintah yaitu aparat pengawas pemerintah internal yang dapat mendeteksi lebih dini jika terjadi kesalahan administratif jika ada kerugian keuangan negara, jika terjadi keslahan administratif da nada penyalahgunaan wewenang. Dalam pembuatak kebijakan apakah sanksi administratif dan sanksi pidana boleh digunakan. Kalau ada pelenggaran administratif tentu menggunakan sanksi administratif. Jika terjadi pelanggaran pidana, terkait dengan pejabat pemerintah ada penyalahgunaan wewenang maka digunakan pidana.