This study investigates the influence of learning patterns on religious tolerance. Variable learning patterns are divided into three aspects: (1) cognitive patterns, (2) socio-affective patterns, and (3) practical-empirical patterns. The variable of religious tolerance is divided into attitude-forming components, including: (1) knowledge of religious tolerance, (2) feeling of religious tolerance, and (3) actual act of religious tolerance. This research is a quantitative type using multiple linear regression analysis models. Data was collected through a survey of 320 research respondents and data analysis used descriptive statistical analysis and inferential statistical analysis. The analysis results with the simultaneous test (F-test) showed that the three learning patterns significantly influence religious tolerance, which can be seen from the p-Value (0.00) < alpha (0.05)); (F > F table)). The partial test results (t-test) show; First, the understanding of religious tolerance is dominantly influenced by cognitive learning patterns with a value (p-Value (0.00) <alpha (0.05)); (t(10.21) > t table (1.97)). Second, the feeling of religious tolerance is dominated by the influence of cognitive and socio-affective learning patterns with each having (p-Value (0.000) <alpha (0.05)); (t (9.50) > t table (1.97) and (p-Value (0.000) < alpha (0.05)); (t (3.65) > t table (1.97)). Third, cognitive, socio-affective, and practical-empirical learning styles had the same influence on tolerant behavior specifically (p-Value = 0.00 alpha = 0.05) (p-Value (0.00) < alpha (0.05)). These findings can be used as a basis for compiling educational regulations so that learning is carried out with strategies that support student learning patterns.

Tujuan pembuatan kebijakan hukum administrasi negara darurat ada beberapa (1) perlindungan hukum terhadap masyarakat rentan dalam perekonomian. (2) perlindungan kesehatan, perlindungan masyarakat, perlindungan tenaga medis dan perlindungan dunia usaha. (3) perlindungan terhadap tindakan pemerintah dalam mengambil kebijakan. Terhadap penggunaan diskresi dalam hukum administrasi negara darurat, tetap harus ada pengawasan dan pertanggungjawaban. karena didalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 bahwa organ pengawas yang ada didalam undang-undang tersebut, ada aparat pengawas internal pemerintah yang mengawasi kinerja atau tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintah yaitu aparat pengawas pemerintah internal yang dapat mendeteksi lebih dini jika terjadi kesalahan administratif jika ada kerugian keuangan negara, jika terjadi keslahan administratif da nada penyalahgunaan wewenang. Dalam pembuatak kebijakan apakah sanksi administratif dan sanksi pidana boleh digunakan. Kalau ada pelenggaran administratif tentu menggunakan sanksi administratif. Jika terjadi pelanggaran pidana, terkait dengan pejabat pemerintah ada penyalahgunaan wewenang maka digunakan pidana.

Pembatasan presidential threshold 20 persen sangat tidak demokratis, merupakan suatu kemunduran bagi demokrasi di Indonesia. Karena ini tidak adil hanya partai pemenang atau partai yang menguasai parlement yang berhak mengusung calon presiden dan wakil presidennya. Presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden merupakan gerakan politik atau golongan politik yang mempentingan kepentingan politik bukan kepentingan rakyat ini tentu melanggar nilai-nilai subtansi demokrasi. Kemudian ambang batas bisa saja menjegal orang yang ingin menjadi presiden yang elektabilitasnya tinggi karena tidak bisa mencalonkan sebagai presiden dikarenakan faktor ambang batas yang sangat akan kepentingan politik dan menciptakan oligarki.

Bayi tabung semakin digemari oleh pasangan suami-isteri yang sulit mendapatkan keturunan meski mendapatkan pertentangan dari kalangan keagamaan dan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hokum Islam pada bayi tabung. Melalui penelitian kepustakaan, diperoleh data bahwa inseminasi setelah putusnya perkawinan, dalam kasus ini ulama sepakat mengharamkannya. Kedua, membekukan embrio, sperma, atau ovum, dalam kasus ini sebagian ulama membolehkan dengan syarat ada kemaslahatan yang nyata dan aman dari penyalahgunaan. Ketiga, memusnahkan embrio yang lebih, dalam kasus ini sebelumnya harus diusahakan agar tidak ada yang lebih. Jikapun ada dapat disimpan atau dibiarkan mati secara alami. Pemanfaatan teknologi bayi tabung disyaratkan hanya dilakukan oleh orang yang terpercaya secara keilmuan dan keagamaan. Dalam pelaksanaan dan pengembangannya perlu diawasi secara ketat oleh pemerintah, organisasi keagamaan khususnya Majelis Ulama Indonesia, akademisi, dan masyarakat umum.