Dramaturgi Dalam Proses Legislasi

Abstract

Abstract
 As a political communicator, members of the DPR RI need to realize good political communication for the sake of the continuation of democracy. The Indonesian Parliament as a political actor that has an important role in the sustainability of democracy needs to manage their political communication from the front stage, back stage, and impression management aspects according to Goffman's theory as well as possible. In this study, it was examined how the political communication of the Indonesian Parliament in revising Law No. 32 of 2002 using the Goffman drama theory. The method used in this research is qualitative research using observation data collection techniques to three groups of the Republic of Indonesia DPR. From this dramaturgical analysis the researchers found that DPR groups had three front stages and one backstage each. Also found was a shadowing stage faced by the DPR in carrying out political communication activities. Political communication behavior carried out at the front stage is more formal and prioritizes the interests of the community. As is the case at the back stage, political communication is more relaxed and personal and group interests emerge.
 Key words: Dramaturgy, Legislative Dramaturgy, Indonesian Parliament Dramaturgy
 
 Abstrak
 Sebagai komunikator politik, anggota DPR RI perlu mewujudkan komunikasi politik yang baik demi kelangsungan demokrasi. DPR RI sebagai aktor politik yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan demokrasi perlu mengelola komunikasi politik mereka dari aspek front stage, back stage, serta impression management sesuai dengan teori Goffman sebaik mungkin. Dalam penelitian ini diteliti bagaimana komunikasi politik DPR RI dalam melakukan revisi UU No. 32 tahun 2002 dengan menggunakan teori dramatugri Goffman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data observasi kepada tiga kelompok DPR RI. Dari analisis dramaturgi ini peneliti menemukan temuan bahwa kelompok-kelompok DPR memiliki masing-masing tiga pangung depan dan satu panggung belakang. Ditemukan juga panggung bayangan yang dihadapi oleh DPR dalam menjalankan kegiatan komunikasi politik. Perilaku komunikasi politik yang dilakukan pada front stage bersifat lebih formal dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Lain halnya dengan yang dilakukan pada back stage, komunikasi politik bersifat lebih santai dan muncul kepentingan-kepentingan pribadi maupun kelompok.
 Kata kunci: Dramaturgi; Dramaturgi Legislasi; Dramaturgi DPR