Dualisme Kelembagaan Antara Pemerintah Kota Dan Badan Pengusahaan Batam Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Perekonomian Di Kota Batam

Abstract

The development of special areas of Batam began in the 1970s. With the support of special regulations made by the central government, Batam City becomes a competitive place for investment in Indonesia. Moreover Batam has geographical advantage because of its strategic location and adjacent to Malaysia and Singapore. However, problems arise when the central government begins to impose regional autonomy. The birth of Batam City caused an overlapping of authority between the Local Government of Batam and the Batam Authority which caused the management of Batam Island to be not harmonious. This study aims to identify the problem of institutional dualism that occurred between the Local Government of Batam and the Batam Authority and its impact on economic performance in Batam City. This research is explanatory, the data used are primary and secondary data. The results show the fact that the main problems in governance in Batam City is the occurrence of dualism authority between the Local Government of Batam and the Batam Authority. This is shown by the fact that the overlapping of authority between Local Government of Batam and the Batam Authority occurs in several sectors, especially in land management, overlapping licensing in Batam, airport and port management. This condition led to a decline in economic performance in Batam and the decline of Batam's economic competitiveness.

Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor Yang Ada Di Kota Batam

“…Hal ini membuat para investor enggan untuk melakukan penanaman modal pada daerah Batam karena dinilai sangat mempersulit kegiatan perekonomian. [5] [6]…”

Dampak Penerapan Kebijakan Free Trade Zone di Indonesia Terhadap Penanaman Modal Asing

“…Tren kenaikan PMA hanya berlangsung selama 7 tahun, karena di tahun 2016, PMA di kawasan FTZ mengalami penurunan terutama di FTZ Batam. Dualisme kepemimpinan yang terjadi di Batam antara kewenangan pengelola kawasan dan pemerintah kota disinyalir menjadi penyebab mandeknya investasi (Zaenuddin et al, 2017). Pemerintah pusat terus berupaya memperbaiki iklim investasi di kawasan FTZ, salah satunya dengan menyatukan kewenangan BP Batam dengan Walikota Batam menjadi walikota ex-officio yang baru dilaksankan di bulan September 2019.…”