Efektivitas Pelaksanaan Pemberhentian Kepala Desa Menurut Undang-Undang Tentang Desa

Abstract

Penelitian ini berjudul Efektivitas Pelaksanaan Pemberhentian Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar) yang bertujuan untuk mengetahui apa alasan pemberhentian serta bagaimana pelaksanaan pemberhentian kepala desa di desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis-Empiris dengan kata lain adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Yang menjadi alasan seringnya terjadi Pemberhentian Kepala Desa di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar adalah yang pertama meninggal dunia. Dikarenakan kematian yang datang tanpa bisa diduga-duga membuat salah satu faktor kekosongan jabatan dalam pemerintahan desa yang berakhir pada pemberhentian dan mengangkat penjabat kepala desa yang baru untuk mengisi kekosongan tersebut. Dan yang kedua adalah penyalagunaan dana desa, yang dimana melihat anggaran desa yang cukup banyak membuat beberapa orang tergiur untuk memanfaatkan setiap anggaran yang masuk ke desa untuk kepentingan dan keungtungan pribadi yang dapat berdampak negatif terhadap keuangan negara terutama desa. Dan untuk mencapai efektivitas suatu Undang-Undang tentu memerlukan kesadaran dari pihak-pihak yang akan menjalankan setiap peraturan perundang-undangan tersebut. Seperti misalnya dalam hal pemberhentian kepala desa yang tentunya tidak dapat di berhentikan secara arogan, akan tetapi telah di atur dalam peraturan perundang-undangan dan beberapa peraturan lainnya seperti peraturan daerah, peraturan menteri dalam negeri dan peraturan-peraturan lainnya. Dalam peraturan perundang-undangan telah di jelaskan tata cara pemberhentian kepala desa mulai dari pelaporan sampai dengan pemeriksaan terhadap kepala desa yang bersangkutan sebelum di putuskan untuk diberhentikan.

Model Hubungan Kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

“…Kinerja kepala desa menjadi sangat penting untuk diawasi karena akan berdampak pada baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan di desa Golo Lero. Dampak yang akan terjadi jika BPD tidak melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa adalah pembangunan di desa akan terhambat (Muammar & Basri, 2022). Kemudian terkait rapat tahunan, jika BPD dengan masyarakat tidak mendengarkan laporan keterangan mengenai kinerja kepala desa maka tidak ada bahan yang akan dievaluasikan bersama terkait kinerja kerja kepala desa.…”

Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Studi Kasus Koperasi Bona Mandiri Jaya

“…Sasaran program pengembangan dalam memindah institusi koperasi tentunya berkaitan erat dengan bagaimana terwujudnya pemberdayaan koperasi tersebut di tengah masyarakat. (Fikriman et al, 2021) implementasi mengenai kebijakan otonomi daerah tentunya menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan koperasi tersebut sehingga mampu menciptakan kepentingan masyarakat yang adil dan tentunya menyejahterakan ekonomi masyarakat yang ada di daerah tersebut (Muammar, 2021).…”

Kebijakan Program Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Aceh Tengah

“…Implementasi kebijakan otonomi daerah membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah (Wibowo, 2021) serta dalam hubungan antara pusat dengan daerah (Hermawati, 2021). Kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengurus (Firdaus et al, 2021) dan mengatur kepentingan masyarakatnya atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Muammar, 2021).…”