Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu

Wahdi, Nirsetyo; Wijayanti, Ratna; Danang, Danang

doi:10.26623/jdsb.v20i2.1242

Cited by 5 publications

(4 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat paksaan di KPP Pratama Bantaeng kurang efektif ditinjau dari jumlah lembar yang dipungut dan nilai nominal yang dipungut. (Wahdi et al, 2019) Penelitian dilakukan di KPP Pratama Semarang Tengah Satu dan denganjudul Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Peringatan, Surat Paksa, dan Sita serta Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pemungutan pajak melalui surat teguran tidak efektif, surat paksa tidak efektif, dan penyitaan tidak efektif.…”

Section: Surat Pelaksanaan Melakukan Penyitaanunclassified

Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Pelaksanaan Melakukan Penyitaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Rantau Prapat

Ummammy

Lubis

2022

VJVI

View full text Add to dashboard Cite

The main and largest source of income in Indonesia today is from taxes. Taxes are used to finance government expenditures needed to increase national development and improve the welfare of citizens. In order to achieve the effectiveness and efficiency of tax collection, DGT continues to improve law enforcement through passive and active tax collection activities. This study aims to determine the effectiveness of active tax collection with a letter of reprimand, a letter of compulsion, and a letter of execution to confiscate income tax receipts at KPP Pratama Rantau Prapat. The analytical method used in this study is descriptive analysis to provide an overview of whether tax collection with a letter of reprimand, a letter of compulsion, and a letter of execution for confiscation has been effective or not. The research data obtained were analyzed using descriptive statistics in the form of descriptive ratios. The test results show that tax collection with letters of reprimand and letters of compulsion in 2020 and 2021 is classified as ineffective. Therefore, the Head of KPP Pratama Rantau Prapat must make various efforts both internally and externally to improve the efficiency of tax collection in his working area. Keywords: Effectiveness, Tax Collection, Warrant, Forced Letter, Warrant Doing Foreclosure

show abstract

Section: Surat Pelaksanaan Melakukan Penyitaanunclassified

Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Pelaksanaan Melakukan Penyitaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Rantau Prapat

Ummammy

Lubis

2022

VJVI

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Sementara itu, penelitian Bangsa & Ismatullah (2021) dan Lestari et al (2021) menunjukkan bahwa respon yang untuk melunasi utang pajak melalui penyampaian surat teguran tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Berikutnya, penelitian yang dilakukan oleh Wahdi et al (2019) mengindikasikan bahwa penagihan pajak dengan prosedur penyampaian surat teguran, surat paksa dan sita kurang efektif. Prosedur surat paksa tidak efektif dalam dalam pencairan utang pajak menurut Rachmawati (2018), Yulistiani et al (2019), dan Anwar et al (2019).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Apakah Pencegahan Berdampak Terhadap Pelunasan Utang Pajak?

et al. 2022

View full text Add to dashboard Cite

Taxes have a great contribution to sustainable development in Indonesia. However, efforts to collect such tax revenues may encounter obstacles in the form of collection arrears. For this reason, policy makers must be able to determine the most effective way for taxpayers to pay off their tax debts. This study aims to determine the impact of the selection of prevention efforts on tax revenue in collection activities. The data selection method used is literature study. The results of this study indicate that the preventive measures taken by the tax bailiff have an impact on the payment of tax debts owned by the tax insurer. Tax bailiffs must carry out a selectivity strategy in determining which tax insurers should be given preventive measures. It is hoped that all tax collection actions carried out by tax collectors will produce effective and efficient outcomes. Pajak memiliki kontribusi yang besar untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Namun, upaya untuk mengumpulkan penerimaan pajak dimaksud dapat menemui kendala berupa tunggakan penagihan. Untuk itu, pembuat kebijakan harus dapat menentukan cara yang paling efektif agar para wajib pajak melunasi utang pajaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemilihan upaya pencegahan terhadap penerimaan pajak dalam kegiatan penagihan. Metode pemilihan data yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tindakan pencegahan yang dilakukan oleh jurusita pajak berdampak bagi pembayaran utang pajak yang dimiliki penanggung pajak. Jurusita pajak harus melakukan strategi selektivitas dalam menentukan penanggung pajak mana yang harus diberi tindakan pencegahan. Hal ini diharapkan supaya segala tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak menghasilkan outcome yang efektif dan efisien.

show abstract

“…Menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPSP), definisi penyanderaan yaitu pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan dapat dilakukan karena penerbitan surat teguran, surat paksa dan penyitaan kurang efektif (Wahdi et al, 2019). Tujuan penyanderaan adalah mengamankan penanggung pajak yang memiliki kemampuan membayar pajak namun diragukan itikad baiknya untuk melunasi utang pajaknya.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Problematika Tindakan Penyanderaan Sebagai Salah Satu Upaya Penagihan Pajak Di Indonesia

et al. 2022

View full text Add to dashboard Cite

One of the efforts made by the Directorate General of Taxes to collect tax debts that have not been paid off by the tax insurer is taking hostage (gijzeling). Gijzeling can be defined as a temporary restraint on the freedom of the tax bearer by placing him in a certain place. In the implementation of gijzeling, there are pros and cons regarding whether or not taking hostage is a violation of the human rights of the tax payer. In addition, questions arise regarding the effectiveness of the implementation of gijzeling on tax debt collection and state revenues as well as obstacles in its implementation. This study uses a qualitative method with a literature study approach. The results of this study indicate that the implementation of gijzeling does not violate the human rights of the tax bearer. The implementation of hostage taking in Indonesia is also quite effective, although it faces several obstacles, both from the DGT side, taxpayers, other agencies, and related regulations. Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk menagih utang pajak yang tidak kunjung dilunasi oleh penanggung pajak adalah penyanderaan. Penyanderaan didefinisikan sebagai pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Dalam pelaksanaan penyanderaan terjadi pro dan kontra mengenai benar tidaknya bahwa penyanderaan merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dari penanggung pajak. Selain itu muncul pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan penyanderaan terhadap penagihan utang pajak dan penerimaan negara serta kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyanderaan tidak melanggar HAM penanggung pajak. Pelaksanaan penyanderaan di Indonesia juga tergolong efektif walaupun menghadapi beberapa kendala baik dari sisi DJP, wajib pajak, instansi lain, maupun peraturan terkait.

show abstract

Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu

Cited by 5 publications

References 0 publications

Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Pelaksanaan Melakukan Penyitaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Rantau Prapat

Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Pelaksanaan Melakukan Penyitaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Rantau Prapat

Apakah Pencegahan Berdampak Terhadap Pelunasan Utang Pajak?

Problematika Tindakan Penyanderaan Sebagai Salah Satu Upaya Penagihan Pajak Di Indonesia

Contact Info

Product

Resources

About