Ekonomi Politik Investasi Perusahaan Multinasional  di Era Pemerintahan Joko Widodo

Alam, Farhan

doi:10.14710/politika.11.2.2020.131-147

Cited by 4 publications

(3 citation statements)

References 7 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Negara berkembang cenderung mengalami berbagai persoalan seperti kekurangan modal. Untuk menutupi kekurangan modal tersebut maka peran investasi diperlukan (Alam, 2020). Negera berpendapatan menengah mendapat julukan sebgai negara middle income trap.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Determinasi Investasi di Negara Mayoritas Islam Berpendapatan Menengah Ke Bawah Asia

et al. 2022

View full text Add to dashboard Cite

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kontrol korupsi, sewa sumber daya alam, kompleksitas ekonomi, dan angkatan kerja terhadap investasi di negara-negara mayoritas Islam berpendapatan menengah ke bawah Asia. Penelitian ini menggunakan data panel tahun 2010-2020 di 5 negara mayoritas Islam berpendapatan menengah ke bawah Asia menggunakan Fixed Effect Model (FEM). Variabel kontrol korupsi memiliki nilai koefisien sebesar 0.963 dan signifikansi 0.0001 < 0.05 maka kontrol korupsi berpengaruh positif signifikan terhadap PMTB. Variabel sewa sumber daya alam memiliki nilai koefisien sebesar 0.038 dan signifikansi 0.0063 < 0.05 maka sewa sumber daya alam berpengaruh positif signifikan terhadap PMTB. Variabel kompleksitas ekonomi memiliki nilai koefisien sebesar -0.839 dan signifikansi 0.0000 < 0.05 maka kompleksitas ekonomi berpangruh negatif signifikan terhadap PMTB. Variabel angkatan kerja memiliki nilai koefisien sebesar 1.550 signifikansi sebesar 0.0041 yaitu < 0.05 maka angkatan kerja berpangruh positif signifikan terhadap PMTB. Kesimpulannya adalah kontrol korupsi, sewa sumber daya alam, kompleksitas ekonomi, dan angkatan kerja berpengaruh terhadap PMTB.

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Determinasi Investasi di Negara Mayoritas Islam Berpendapatan Menengah Ke Bawah Asia

et al. 2022

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…So, one of the important things that the Indonesian government must do is to maintain the stability of economic and political conditions. Guaranteed political stability will attract many investors to invest in Indonesia so that in the end, Indonesia's bargaining power position will increase (Alam, 2020).…”

Section: Introductionmentioning

confidence: 99%

Determinants of Political Stability to Support Foreign Investment in Indonesia

Tjandrasa

2021

ijbs

View full text Add to dashboard Cite

What investors often consider before deciding to invest in various countries is the political situation. The risks faced by investors in the event of political instability are regulatory changes, legal disputes, forced takeovers of companies, disruption to regional stability, policies against acts of terrorism, and changes in state ideology. The purpose of this study is to find a determinant of political stability in Indonesia that will be useful for investors and multinational companies, and the government in maintaining political stability. Systematic secondary data sampling from January 2015 to December 2019 was used for explanatory study purposes and to build a model. This study concludes that the rule of law, control of corruption, and oil prices have a significant effect on political stability in Indonesia, while the inflation rate does not have a significant effect on political stability in Indonesia. The novelty of this research is the formation of a political stability model for Indonesia and why an increase in control of corruption actually has a negative effect on political stability in Indonesia.

show abstract

“…Thus, the presence of foreign investment is really needed by developing countries to accelerate economic development. 12 Kumar and Pradhan in their study examined the impact of foreign investment on economic growth in 107 developing countries during the period 1980-1999.…”

mentioning

confidence: 99%

Kebijakan Hukum Pertambangan Yang Berkeadilan Bagi Investor Atas Pencabutan Izin Sepihak Oleh Pemerintah Pasca Berlakunya Uu No 3 Tahun 2020

Velinka Permatasari

2023

Velrev

View full text Add to dashboard Cite

Penelitian ini akan menitikberatkan pembahasan Pemerintah harus bersikap adil dalam bersikap dan memberikan kemudahan bagi seluruh subyek hukum, termasuk investor yang berusaha untuk mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan usaha Tetapi hal tersebut tidak tercermin di dalam Sikap Pemerintah atau BKPM yang melakukan pencabutan izin pertambangan kepada pelaku usaha tanpa adanya kejelasan. Sebagaimana dalam Putusan Nomor 215/G/2022/PTUN.JKT. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan Pencabutan IUP merupakan upaya terakhir bagi perusahaan yang telah secara nyata tetap tidak mampu memenuhi kewajiban hukumnya, setelah diberikan sanksi peringatan dan penghentian kegiatan eksplorasi/operasi produksinya baik Sebagian maupun seluruhnya. Adapun prosedur pencabutan IUP, IUP tidak dapat serta merta dicabut tanpa melalui prosedur peringatan tertulis dan penghentian sementara terlebih dahulu yang juga diatur dalam Pasal 188 PP 96 Tahun 2021. Dalam kasus pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 215/G/2022/PTUN.JKT, diketahui bahwa BKPM menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20220218-01- 35400 mengenai Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Kepada PT Megatop Inti Selaras tanpa adanya surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana diatur dalam Pasal 186. Perbuatan yang dilakukan oleh tidak sejalan dengan Pasal 183 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021

show abstract

Ekonomi Politik Investasi Perusahaan Multinasional di Era Pemerintahan Joko Widodo

Cited by 4 publications

References 7 publications

Determinasi Investasi di Negara Mayoritas Islam Berpendapatan Menengah Ke Bawah Asia

Determinasi Investasi di Negara Mayoritas Islam Berpendapatan Menengah Ke Bawah Asia

Determinants of Political Stability to Support Foreign Investment in Indonesia

Kebijakan Hukum Pertambangan Yang Berkeadilan Bagi Investor Atas Pencabutan Izin Sepihak Oleh Pemerintah Pasca Berlakunya Uu No 3 Tahun 2020

Contact Info

Product

Resources

About