Eksistensi Hak Ulayat Dalam Masyarakat Hukum Adat

Abstract

Undang-Undang Dasar 1945 mengakui adanya masyarakat adat beserta hak-haknya sebagaimana diatur pada pasal 18B, yaitu; 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hisup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pengolahan, pemanfaatan, dan penggunanan isi/obyek dari hak ulayat ditujukan untuk persekutuan dan anggota masyarakat adat dengan dipimpin oleh ketua persekutuan. Namun kenyataannya sekarang ini tanah hak ulayat yang ada di beberapa wilayah Indonesia sudah mulai melemahkan walaupun hak ulayat atau hak purba di tempat lain ada juga yang masih kuat. Dan gejala yang bersifat umum, semakin maju dan bebasnya penduduk dalam usaha-usaha pertaniannya, semakin lemahlah hak ulayat/hak purba itu dengan sendirinya. Akhirnya jika hak ulayat sudah lemah sama sekali, maka dengan sendirinya hak perseorangan akan berkembang dengan pesatnya. Maka permasalahan yang akan dirusmuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah eksistensi hak ulayat dalam masyarakat adat di Indonsia pada saat sekarang 2. Apa sajakah faktor penyebab melemahnya hak komunal menjadi hak milik perseorangan? Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data lapangan sebagai data primer dan data skunder yang diperoleh melalui perpustakaan yang terdiri dari peraturan, jurnal dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Eksistensi hak ulayat dalam masyarakat hukum adat di Provinsi Jambi pada saat ini khususnya di Kabupaten Merangin, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Bungo sudah mulai melemah. Faktor penyebab melemahnya hak ulayat menjadi hak milik perseorangan adalah: Faktor masyarakat itu sendiri dan faktor kebijakan Pemerintah

Sosialisasi Eksistensi Tanah Ulayat Di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang

“…Sebelum adanya undang-undang tersebut, ketentuan tentang pertanahan yang berlaku di Indonesia bersifat dualistis yang berakibat terdapat hukum tanah barat dan hukum tanah adat. Pengakuan hak ulayat secara resmi dalam Undang-Undang telah dilakukan pada zaman Hindia Belanda, meskipun hak ulayat pada kenyataannya ada pada masyarakat hukum adat (Hasan et al, 2020).…”

Konsep Kepemilikan Tanah Adat Suku Tolaki Mekongga Serta Hak Atas Tanah Ulayatnya

“…Pengakuan dan penghormatan tersebut bukan berarti menjadi hak yang tidak bisa disentuh atau diatur, namun pengaturan tersebut harus benar-benar untuk sebesar-besar kemakmuran bersama tanpa merugikan kepentingan masyarakat yang mempunyai hubungan dengan hak tradisional tersebut. Undang-Undang Hak asasi manusia menentukan bahwa indentitas budaya masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (Hasan et al, 2020).…”

Land Waqf Practices Based on Local Wisdom of Tribes In Dosay Village, Papua

“…Customary law communities are different from legal communities. Customary law communities arise spontaneously in a certain area whose establishment is not determined or ordered by a higher authority and uses sources of wealth for the benefit of fellow indigenous peoples (Hasan et al, 2020). This is different from a legal community, which is a society that determines, is bound by, and is subject to its own legal system.…”