Undang-Undang Dasar 1945 mengakui adanya masyarakat adat beserta hak-haknya sebagaimana diatur pada pasal 18B, yaitu; 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hisup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pengolahan, pemanfaatan, dan penggunanan isi/obyek dari hak ulayat ditujukan untuk persekutuan dan anggota masyarakat adat  dengan dipimpin oleh ketua persekutuan. Namun kenyataannya sekarang ini tanah hak ulayat yang ada di beberapa wilayah Indonesia sudah mulai melemahkan walaupun hak ulayat atau hak purba di tempat lain ada juga yang masih kuat. Dan gejala yang bersifat umum, semakin maju dan bebasnya penduduk dalam usaha-usaha pertaniannya, semakin lemahlah hak ulayat/hak purba itu dengan sendirinya. Akhirnya jika hak ulayat sudah lemah sama sekali, maka dengan sendirinya  hak perseorangan akan berkembang dengan pesatnya. Maka permasalahan yang akan dirusmuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah eksistensi hak ulayat dalam masyarakat adat di Indonsia pada saat sekarang 2. Apa sajakah faktor penyebab melemahnya hak komunal menjadi hak milik perseorangan? Tipe penelitian yang digunakan adalah  yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data lapangan  sebagai data primer dan data skunder yang diperoleh melalui perpustakaan yang terdiri dari  peraturan, jurnal dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Eksistensi hak ulayat dalam masyarakat hukum adat di Provinsi Jambi pada saat ini khususnya di Kabupaten Merangin, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Bungo sudah mulai melemah. Faktor penyebab melemahnya hak ulayat  menjadi hak milik perseorangan adalah: Faktor masyarakat itu sendiri dan faktor kebijakan Pemerintah

The phenomenon of rapid population growth and land conversion is what forms the background of this study. The Indonesian state does not only lose its agricultural land but also its farmers. This is the concern of the Government, including Local Governments, considering that agricultural land in its territory needs to be saved for food security and the needs of the next generations. Indonesia, including Jambi Province, will no longer have agricultural land and enough farmers in the future if this condition continues. Sungai Penuh of Jambi Province has been chosen as an object of study since this city is one of the main rice producers but suffering from agricultural land conversion. In realizing the goal, Legal policy is an option to implement because it binds not only the Local Government but also the community. That’s why it is important to protect agricultural land through a legal framework to ensure the availability of agricultural land. This article argues that the problem has to find ways by establishing local regulation to protect the sustainability of land and the prosperity of the farmers as well as by providing comprehensive incentive programs for those who conserve it.

This research aims to find out and analyze the reasons for the consideration of judges' decisions in the case of unilaterally terminating the agreement in MA Decision No.31/Pdt.G/2018/PN DPK. This research uses the Normative Juridical research method, namely by conducting studies and analysis that refers to the legal norms contained in the legislation and court decisions and legal norms that exist in the society. In addition, by looking at synchronization of rules and the other rules in a hierarchical manner. MA Decision No.31/Pdt.G/2018/PN DPK is a case of unilateral termination of an agreement made by PT.RWB to PT.AGS. PT. AGS objected and filed a lawsuit against the law at the Depok District Court. The result of this research is the act of terminating the agreement unilaterally fulfilling the elements in Article 1365 BW. Because the result of the unilateral termination of the agreement has been detrimental to one of the parties bound in the agreement. And lack of good faith in carrying out cooperation agreements. So that the act of terminating the agreement unilaterally can be classified as an act against the law. With the decision to terminate the agreement unilaterally as an act against the law, this means that there has been a shift where violations of the law originating from the agreement can be sued as acts against the law.   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alasan pertimbangan keputusan Hakim dalam kasus pemutusan perjanjian secara sepihak pada Putusan MA No.31/Pdt.G/2018/PN DPK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu dengan melakukan pengkajian dan analisa yang mengacu kepada norma – norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan putusan – putusan pengadilan serta norma – norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki. Putusan MA No.31/Pdt.G/2018/PN DPK adalah sebuah kasus pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan PT. RWB kepada PT. AGS. PT. AGS merasa keberatan dan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Depok. Hasil dari penelitian ini adalah tindakan pemutusan perjanjian secara sepihak telah memenuhi unsur – unsur dalam Pasal 1365 BW. Karena akibat pemutusan perjanjian secara sepihak tersebut telah merugikan salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian. Dan tidak adanya itikad baik dalam melaksanakan perjanjian kerjasama. Sehingga tindakan pemutusan perjanjian secara sepihak dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan diputuskannya perkara pemutusan perjanjian secara sepihak sebagai perbuatan melawan hukum, ini berarti telah terjadi pergeseran yang mana pelanggaran hukum yang bersumber dari perjanjian dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum.

Cooperatives are one or part of the wheels of the economy in Indonesia, with the principle of kinship arranged as a cooperative effort as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 33 paragraph 1 states that the economy is structured as a joint effort based on the principle of kinship. This study aims to identify and analyze the Loan Agreement at the Pasar Makmur Tabek Patah Cooperative in terms of the Law of Engagement, then also to identify and analyze the legal consequences of the Pasar Makmur Tabek Patah Cooperative Loan Agreement. The type of research used is a juridical normative research. This study uses data analysis techniques with deductive logic, deductive logic or processing legal materials in a deductive way, namely explaining something general and then drawing it into more specific conclusions. From the results of the study, it was concluded that there were deficiencies in the structure and anatomy of the agreement as well as the legal consequences that arose in the Loan Agreement at the Pasar Makmur Tabek Patah Cooperative.   Abstrak Koperasi menjadi salah satu ataupun bagian dalam roda perekonomian di Indonesia, dengan asas kekeluargaan yang disusun sebagai usaha kerjasama yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Perjanjian Pinjam Uang di Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah ditinjau dari Hukum Perikatan, kemudian juga untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum dari Perjanjian Pinjam Uang Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapatnya kekurangan pada struktur dan anatomi perjanjian serta adanya akibat hukum yang timbul pada Perjanjian Pinjam Uang di Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah. Koperasi menjadi salah satu ataupun bagian dalam roda perekonomian di Indonesia, dengan asas kekeluargaan yang disusun sebagai usaha kerjasama yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Perjanjian Pinjam Uang di Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah ditinjau dari Hukum Perikatan, kemudian juga untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum dari Perjanjian Pinjam Uang Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapatnya kekurangan pada struktur dan anatomi perjanjian serta adanya akibat hukum yang timbul pada Perjanjian Pinjam Uang di Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah.

Force majeure is a contractual clause commonly found in government construction work contracts, defining the circumstances that qualify as absolute or relative force majeure. This research aims to address two key questions: First, can the force majeure clause be invoked to justify the cancellation and termination of construction work contracts amidst the Covid-19 pandemic? Second, what is the method of accountability for risks associated with construction work contracts in light of the pandemic? Employing normative juridical research methods, this study concludes that the Covid-19 pandemic alone cannot serve as an automatic basis for contract cancellation or nullification under the force majeure clause. The service user, typically the government, may demand the successful completion of the project from the providers. However, the pandemic qualifies as a relative force majeure, shifting the liability for risk during contract implementation to the provider, subject to court decisions. Thus, legal events qualifying as force majeure during the Covid-19 outbreak will be determined by court decisions.