Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas Subsidiaritas Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Abstract

The existence of the Village Government in the perspective of Law Number 6 of 2014 concerning Villages is increasingly clear, it’s because the village is given the authority to manage and regulate its own household as known as the subsidiarity principle, while independence in managing governance in regional government is known as the principle of decentralization. This authority is given to realize the vision of the life of a prosperous and independent village government. But in the implementing regulations contrary to the concepts and principles of the establishment of the Village Law, there are several norms explicitly that village authority is still intervened by the government Supra Desa (Regional Government). The purpose of this study is to analyze the existence of village government. The results of this study recommend that there is a need for synchronization and harmonization between the regulations governing village authority, namely Law number. 6 of 2014 concerning Villages, Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Implementation Regulations of Law Number 6 Year 2014 concerning Villages, and Government Regulation Number 60 of 2014 concerning Village Funds sourced from the State Budget.

Patron-Client Relationship between Village Heads and Their Residents during the Covid-19 Pandemic

“…As a facilitator, the village head also demanded strong relations with the upper power structure (Supradesa) (Hariri, 2019). They also become an intermediary party of villager welfare programs from either regional or central government.…”

Dwifungsi tuturan oposisi dalam masyarakat bersosiokultur Jawa

“…Rembuk desa sebagai sebuah tradisi masyarakat Indonesia (Herutomo, 2019;Santoso, 2013), merupakan sebuah upaya dalam mencapai kesepakatan akan persoalan yang berkaitan desa dalam rangka mewujudkan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Dio, 2015;Kushandajani, 2015). Undang-undang tersebut mengatur tentang otonomi dan kewenangan penuh untuk mengelola secara langsung sumber daya manusia dan juga sumber anggaran serta menempati posisi yang sangat strategis dalam tatanan sistem pemerintahan (Hariri, 2019;Herlina et al, 2017;Simanjuntak, 2015).…”

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Desa Cipurut Dalam Menyongsong Era Teknologi 4.0

“…Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batasnya dapat dikendalikan dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah [1]. Desa merupakan entitas pemerintahan terendah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hal ini dapat dilihat dalam pasal 18 B ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 bahwa negara mengakui kekhususan kesatuan masyarakat hukum adat yang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia [2].…”