Sebuah kebijakan publik akan efektif jika publik mendukungnya. Hal yang sama berlaku dalam konteks wabah Covid-19. Sejauh ini belum ada studi tentang kebijakan pemerintah Indonesia, khususnya terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan kepatuhan warga terhadapnya. Tulisan ini mengisi kekosongan tersebut dengan bertumpu pada hasil penelitian opini publik nasional tentang sikap dan perilaku publik terkait PSBB dan protokol kesehatan. Hasilnya adalah perilaku dan sikap pada kebijakan tersebut berhubungan dengan latar belakang perilaku politik, kepercayaan pada kemampuan pemerintah menangani Covid-19, status pekerjaan, pendapatan, pendidikan, agama, dan gender. PSBB tidak akan efektif karena jumlah warga yang harus bekerja di luar rumah sangat banyak. Sebaliknya, memberikan subsidi pada warga agar tidak bekerja selama pandemi tetapi tidak jelas kapan akan berakhir, tentu bukan kebijakan yang realistis. Untuk itu, kebijakan mengubah PSBB dengan kembali membolehkan warga bekerja seperti sebelum masa Covid-19 dan disertai protokol kesehatan yang ketat adalah solusi yang lebih realistis. Sosialisasi mendesaknya protokol kesehatan harus dilakukan lewat berbagai kelompok masyarakat dan lewat tokoh-tokoh berpengaruh karena mereka cenderung lebih didengar.