Evaluasi Implementasi Kebijakan Transaksi Non-Tunai dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus di Kota Solok-Sumatera Barat

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of non-cash transactions in regional financial management. This research method is a qualitative method with a approach multicase studies. Data collection through interviews, observation and documentation is then processed through data reduction, data presentation and drawing conclusions. Data analysis through the Government Internal Control System approach. The informants of this study consisted of regional financial managers. The results showed that the implementation of non-cash transactions was carried out in stages, there was diversity in implementation, had an impact on the efficiency of administration time, budget, accountability and transparency of cash management and decreased the number of audit findings, but the implementation of non-cash transactions had not had an impact on the recording process of financial statement transactions. accrual-based, efficient audit process time, unorganized administration of financial management accountability, weak control function of OPD Heads, lack of stakeholder commitment, financial management regulations and audits have not been updated, there are no strict sanctions for violations. The obstacles faced are incomplete banking services, making requests if the transfer is different from the bank and the length of time for handling the problem.

Revolusi Pengelolaan Keuangan: Dampak Transaksi Non-Tunai di Indonesia

“…Dari informan penelitian ini sebuah penelitian dapat menentukan kualitas penelitian karena jawaban dan pendapat yang diberikan adalah data yang sangat diperlukan. Berikut adalah informan penelitian yang ditetapkan oleh peneliti : (Kurnia, 2020), (Pelealu et al, 2018), (Wijaya et al, 2021), (Dartawan & Sudiarta, 2019), (Aprilia, 2021).…”

“…https://economics.pubmedia.id/index.php/jpem tunai di kantor keuangan daerah dilakukan dengan perlahan ditahun 2018, serta cara pengalihan mekanisme daerah otonomnya yang berlandaskan hukum kuat diserahkan ke daerah masingmasing untuk penyelenggaraannya (Pelealu et al, 2018) (Wijaya et al, 2021) (Hendrawan et al, 2019).…”

“…Perbedaan diantaranya, yakni lokasi penelitian yang dilakukan oleh (Hendrawan et al, 2019) dilakukan didaerah jombang, sedangkan peneliti saat ini didarah Sidoarjo, metode penelitian yang dilakukan oleh (Hendrawan et al, 2019) menggunakan 7-S McKinsey sedangkan peneliti saat ini menggunakan metode kualitatif interpretatif, objek penelitian yang dilakukan oleh (Hendrawan et al, 2019) yakni BPKAD sedangkan peneliti saat ini kantor kecamatan. Sementara beberapa penelitian tentang pengelolaan keuangan telah dilakukan oleh (Mongisidi Elsje Celvia, 2019), (Hendrawan et al, 2019), (Selly Septiani, Endah Kusumastuti, SST., 2019), (Kurnia, 2020), (Pelealu et al, 2018), (Wijaya et al, 2021), (Dartawan & Sudiarta, 2019), (Aprilia, 2021)…”