Geoekonomi Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB)

Abstract

Tiongkok sebagai salah satu negara terbesar di dunia dengan populasi terbesar dan negara ekonomi terbesar kedua di dunia. Pada 2013, Presiden Tiongkok Xi Jinping menetapkan jalur perdagangan melalui pembangunan bersama dan kemakmuran dengan meningkatkan kerja sama lintas regional multilateral, yang dapat disebut Jalan Sutra Modern atau One Belt One Road (OBOR). Untuk mendukung OBOR, juga dibentuk Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Dalam konteks kekuatan ekonomi, AIIB telah berkontribusi dalam meningkatkan dominasi ekonomi Tiongkok di dunia. Munculnya Tiongkok sebagai kekuatan global baru dalam beberapa dekade terakhir telah meletakkan dasar bagi perkembangan ekonominya yang kuat, yang menghasilkan modal yang kuat dalam perangkat dan kapasitas untuk membangun infrastruktur yang ditawarkan oleh AIIB.
 Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana keberadaan AIIB yang mendukung kerjasama ekonomi menemukan bahwa AIIB dan OBOR merupakan upaya kuat Tiongkok untuk mendapatkan dominasi ekonomi. Penulis menggunakan teori Geoekonomi dan Kepentingan Nasional menjelaskan bahwa AIIB memiliki kelebihan yaitu kerjasama global yang memberikan dana yang besar bagi anggotanya dengan mengadakan perjanjian internasional dengan Tiongkok sebesar USD 150 Milyar atau setara dengan Rp 2.137,6 triliun per tahun yang dapat dipinjamkan oleh negara-negara peserta untuk membangun infrastruktur. Namun, keberadaan AIIB menunjukkan agenda tersembunyi sebagai upaya Tiongkok untuk mengubah dominasi Amerika Serikat. Selain itu, ada atas keberadaan Jebakan Hutang Tiongkok (China Debt Trap) yang menyebabkan ketakutan terhadap AIIB.
 Kata Kunci: AIIB, Tiongkok, Kerjasama, Dominasi, Ekonomi.

Good corporate governance improves banking financial performance

“…Research conducted by the Asian Development Bank (ADB) concluded that the causes of the economic crisis in Asian countries, including Indonesia, are (1) the supervisory mechanism of the Board of Directors and Audit Committee of a company does not function effectively in protecting the interests of shareholders and (2) the management of the company is not professional (Iswardhana, 2022). Thus, the implementation of the GCG concept in Indonesia is expected to improve the professionalism and welfare of shareholders without neglecting the interests of stakeholders.…”