Budidaya jamur di Dusun Kruwet sebelumnya pernah diperkenalkan tetapi untuk produktivitas dan keberlanjutannya sempat terhenti karena permasalahan mengenai ketidakpahaman masyarakat dalam manajemen pengelolaan keuangan dan tidak adanya pelatihan dan pendampingan dalam budidaya jamur tersebut. Hal ini menjadikan kelompok ibu-ibu rumah tangga yang sebelumnya menjadi target pembinaan budidaya jamur pada awalnya hanya memanen jamur dari hasil hibah pembibitan saja tanpa mengetahui teknik untuk membuat bibit atau menyiapkan peralatan dan bahan untuk pembudidayaan jamur tersebut. Masyarakat setempat juga tidak paham mengenai agenda sustainable development goals (SDGs) 2030 yang merupakan tanggung jawab bersama dalam mewujudkannya. Dengan adanya permasalahan tersebut, Tim pengabdian masyarakat prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Teknologi Yogyakarta menawarkan pendampingan dengan mensosialisasikan agenda SDGs, pengenalan, pelatihan pembuatan media untuk penanaman jamur sampai pada tahap pemasaran hasil budidaya jamur sehingga kelompok ibu-ibu rumah tangga di Dusun Kruwet mampu menjadikan kegiatan ini sebagai salah satu upaya peningkatan ekonomi keluarga dan mewujudkan agenda SDGs 2030.

Permasalahan maritim dan sengketa wilayah telah menjadi salah satu perhatian utama dunia, seiring dengan adanya kesadaran pentingnya laut dan berkembangnya permasalahan wilayah yang dipersengketakan antar negara terkait maritim. Berkaca pada adanya banyak berbagai kasus kejahatan di lautan serta kecelakaan yang menimbulkan banyak korban jiwa tentunya menjadi perhatian pentingnya keamanan laut. Penelitian ini dipilih mengingat lautan juga penting untuk dijaga dan diperhatikan, karena selama ini Indonesia lebih menitikberatkan pada pembangunan dan pengamanan di daratan. Penulis akan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan konsep Keamanan Maritim dan Kepentingan Nasional. Penelitian ini menemukan bahwa kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat melalui lembaga Badan Keamanan Laut Indonesia (BAKAMLA RI) dan US Coast Guad merupakan salah satu wujud nyata mewujudkan Poros Maritim Dunia melalui keamanan dan penanggulangan bencana di laut. Terdapat berbagai kepentingan nasional Indonesia yang diuntungkan dengan adanya kerjasama ini, diantaranya transfer pengetahuan dan teknologi, kerjasama penanganan pencurian ikan dan kejahatan laut.

Plastic pollution waste has become one of the world crisis that moves transboundary. Once at sea, plastic waste breaks down into small particles, so-called, microplastics are spread the marine ecosystems. It threatens human health and has harmful economic consequences for the marine sector. Indonesia is the second-largest contributor to the abundance of plastic waste in the ocean which in the same time as an archipelago country which rich in marine products.  Indonesia is taking proactive steps as the responsible act for overcoming challenge of marine plastic pollution. So, the maritime environment resilience can be realized through a collaborative governance approach. This study uses a qualitative approach by collecting data from interviews, webinars and literature studies. The results of the study indicate that a collaborative governance approach is crucial to address marine plastic pollution by involving collaborating action from multi-stakeholders, government and non-government actors. Plastic pollution waste could be accomplished by strengthening the role and responsibility of each actor. In the process of collaboration, there are some dialogues, trust between the collaborating actors, commitment to the process of collaboration, shared understanding towards the common idea or goals, and intermediate outcome of collaboration between stakeholders in marine plastic waste management.

Tiongkok sebagai salah satu negara terbesar di dunia dengan populasi terbesar dan negara ekonomi terbesar kedua di dunia. Pada 2013, Presiden Tiongkok Xi Jinping menetapkan jalur perdagangan melalui pembangunan bersama dan kemakmuran dengan meningkatkan kerja sama lintas regional multilateral, yang dapat disebut Jalan Sutra Modern atau One Belt One Road (OBOR). Untuk mendukung OBOR, juga dibentuk Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Dalam konteks kekuatan ekonomi, AIIB telah berkontribusi dalam meningkatkan dominasi ekonomi Tiongkok di dunia. Munculnya Tiongkok sebagai kekuatan global baru dalam beberapa dekade terakhir telah meletakkan dasar bagi perkembangan ekonominya yang kuat, yang menghasilkan modal yang kuat dalam perangkat dan kapasitas untuk membangun infrastruktur yang ditawarkan oleh AIIB. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana keberadaan AIIB yang mendukung kerjasama ekonomi menemukan bahwa AIIB dan OBOR merupakan upaya kuat Tiongkok untuk mendapatkan dominasi ekonomi. Penulis menggunakan teori Geoekonomi dan Kepentingan Nasional menjelaskan bahwa AIIB memiliki kelebihan yaitu kerjasama global yang memberikan dana yang besar bagi anggotanya dengan mengadakan perjanjian internasional dengan Tiongkok sebesar USD 150 Milyar atau setara dengan Rp 2.137,6 triliun per tahun yang dapat dipinjamkan oleh negara-negara peserta untuk membangun infrastruktur. Namun, keberadaan AIIB menunjukkan agenda tersembunyi sebagai upaya Tiongkok untuk mengubah dominasi Amerika Serikat. Selain itu, ada atas keberadaan Jebakan Hutang Tiongkok (China Debt Trap) yang menyebabkan ketakutan terhadap AIIB. Kata Kunci: AIIB, Tiongkok, Kerjasama, Dominasi, Ekonomi.

Maritime security is an essential aspect for an archipelagic country like Indonesia. In addition, as stated by President Joko Widodo, maritime defense forces are also one of the five pillars in realizing Indonesia as the "World Maritime Axis." However, unfortunately, there are still many problems that we can identify in the management of Indonesian maritime security and defense. One of the most fundamental problems is many authorized ministries/agencies, causing overlapping authorities in our territorial waters. This study aims to determine the pattern of interaction between ministries/agencies and how the government should carry out the government towards the ministry/institution in question. The researcher uses qualitative methods, and the data used are secondary data obtained from books, journal articles, and other sources that can be accessed online. In analyzing the interaction pattern between ministries/agencies, the researcher uses the theory of inter-agency working. As a result, the interaction between the competent ministries/agencies has not shown good synergy in maintaining maritime security in Indonesian waters. Furthermore, the era of technological disruption has demanded bureaucratic reform 4.0 by emphasizing three (3) things, including innovation, collaboration, and maximizing the use of information and communication technology. The researcher concludes that there is a need to reform Indonesia's maritime security governance by strengthening the synergy between ministries/agencies or even simplifying the number of authorized ministries/agencies based on the single agency multi-task system. In addition, it is necessary to use quality technology to support effectiveness and efficiency in protecting the security of marine waters in Indonesia.