Gharar; Konsep Dan Penghindarannya Pada Regulasi Terkait Screening Criteria Di Jakarta Islamic Index

Abstract

One of the main aspects that distinguishes a convensional capital market and a syariah capital market is whether there is or is not the speculative element or, in the Islamic law terminology, known as gharar, in the offered business instrument. This research is meant to reveal on how the gharar concept in Islamic financial law, as well as how the concept being implemented in Screening Criteria in Jakarta Islamic Index (JII), Indonesian syariah capital market. This research has compiled different kinds of data in the form of norm and regulation both from Islamic law and governmental institution which is responsible to the capital market. The data, then, was analyzed qualitatively through interpretation. The result has concluded that generally, gharar found in Islamic law, is meant that ther is a hidden element which could cause a disadvantage or a danger from the involving side in a transaction while the syariah criteria for the screening process of JII has two aspects; a company in JII is the company that does not have a business related to the transaction of ribawi, gharar, and gambling (maysir). Second, the transaction done in JII must be fulfilled the principle of fully care (ihtiyath), not speculative or manipulative (dharar, gharar, riba, maisir, rishwah, and kezaliman/tyranity).Key words : Gharar, screening criteria Abstrak Salah satu aspek utama yang membedakan antara pasar modal konvensional dan pasar modal syariah adalah ada dan tidaknya unsur spekulasi atau yang dalam terminologi hukum Islam disebut dengan gharar, dalam instrumen bisnis yang ditawarkannya.Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap bagaimana konsep gharar dalam hukum keuangan Islam, serta bagaimana konsep tersebut diimplementasikan dalam Screening Criteria pada Jakarta Islamic Index (JII), Pasar Modal Syariah Indonesia. Penelitian ini mengumpulkan berbagai data berupa norma dan peraturan, baik berasal dari hukum Islam maupun yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang terkait dengan pasar modal. Data kemudian dianalisis secara kualitatif melalui berbagai penafsiran. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara umum gharar yang ada dalam hukum Islam dimaknai sebagai; adanya suatu unsur tersembunyi yang dapat menyebabkan kerugian atau bahaya dari para pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi. Sedangkan untuk kriteria syariah bagi proses screening (seleksi) pada JII terdiri dari dua aspek; bahwa perusahaan yang masuk pada JII adalah perusahaan yang tidak memiliki bisnis yang terkait dengan transaksi ribawi, gharar dan perjudian (maysir). Kedua, transaksi yang dilakukan di JII haruslah memenuhi prinsip kehati-hatian (ihtiyath), tidak spekulatif dan manipulatif (dharar, gharar, riba, maisir, risywah, dan kezaliman).

Tanggung Jawab Hukum Dewan Pengawas Syariah Terhadap Securities Crowdfunding Syariah Di Indonesia

“…Pemerintah Indonesia menyetujui pernyataan bahwa fintech berbasis syariah dapat menjadi katalisator yang kemudian akan memajukan pertumbuhan dan perkembangan industri keuangan syariah. Sehingga, pada pelaksanaan layanan securities crowdfunding yang berbasis syariah, karena sudah seharusnya masyarakat memahami hak-hak dan kewajibannya masing-masing dalam Agus Triyanta tentang "Gharar; Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terkait Screening Criteria di Jakarta Islamic Index" Disini Agus Triyanta menjelaskan aspek-aspek utama yang membedakan antara pasar modal dan pasar modal syariah adalah ketiadaan unsur spekulasi dalam hukum islam biasanya disebut dengan gharar, di dalam instrumen bisnis yang ditawarkan (Triyanta, 2010).…”