Hak Ahli Waris Warga Negara Asing Atas Obyek Waris Berupa Saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri

Abstract

Pengaturan mengenai penanaman modal di Indonesia terbagi atas penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Pada Perseroan Terbatas yang termasuk jenis Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri mengharuskan 100% modal yang umumnya dirupakan saham dalam perseroan dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Saham Perseroan Terbatas merupakan benda bergerak yang dapat menjadi obyek waris dan beralih kepada ahli waris yang berkewarganegaraan asing. Penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut apakah ahli waris Warga Negara Asing berhak atas warisan berupa saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri serta bagaimana kedudukan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri setelah terjadi peralihan saham karena pewarisan kepada Warga Negara Asing. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewarganegaraan seseorang tidak menghalangi hak untuk menjadi ahli waris. Atas warisan berupa saham dalam perseroan terbatas penanaman modal dalam negeri maka ahli waris berkewarganegaraan asing harus diberikan waktu tertentu untuk mengalihkan saham tersebut kepada warga negara Indonesia atau mengubah kewarganegaraannya menjadi warga negara Indonesia. Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri yang sahamnya beralih kepada Warga Negara Asing harus mengubah status perusahaannya menjadi penanaman modal asing.

Legal Counseling by a Notary as a Means to Produce a Balanced Agreement

“…The nominee is an agreement that is categorized as a form of Innominate Agreement, namely an agreement that arises, grows and develops in society because there is no specific regulation regarding it. It is not explicitly stated in the articles of the Civil Code (Sebastian & Adjie, 2018).…”

Kedudukan Hak Waris Anak Yang Berkewarganegaraan Asing Atas Hak Kepemilikan Tanah di Indonesia

“…Berbeda dengan pemberian hibah, pemberian dengan wasiat yaitu pemberian hak tanah pada saat pemiliknya masih dalam keadaan hidup namun pelaksanaannya peralihan haknya terkait tanah setelah yang menjadi pemberi wasiat itu meninggal. [15] Jika dalam pemberian wasiat tersebut ditengah waktu ada masalah pemberi wasiat berhak untuk melakukan penarikan atau pembatalan pemberiannya selama pemberi wasiat tersebut p. 114 Sonia Amelia, et.al. | Kedudukan Hak Waris masih hidup, selain itu upaya lain bisa mengalihkan tanah dan bangunannya dengan cara menjual, tukar menukar, Hibah pada warga negara Indonesia dan apabila dalam perjanjian tersebut sampai melebihi batas waktu 1 Tahun tanah tersebut tidak kunjung dijual akibatnya tanah tersebut berhak dikuasai oleh Negara berdasarkan UUPA yang sudah dijelaskan diatas yakni WNA tidak mendapatkan hak penuh untuk tanah dengan status hak milik di Indonesia.…”

Keberadaan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No. 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 di Desa Adat Lambing

“…Di Indonesia hukum waris memiliki sifat majemuk, hal tersebut disebabkan karena di Indonesia sendiri Undang-undang mengenai Hukum Waris Nasional masih belum diatur dan belum berlaku bagi seluruh rakyat di Indonesia (Sanjaya, 2018). Hukum adat waris adalah hukum yang memuat peraturan yang mangatur proses penerusan seta pengalihan barang-barang baik berupa harta materiil maupun non materiil (Sebastian, 2018). Di Bali dalam perkembangannya hak waris bagi wanita mulai diperhatikan dalam masyarakat adat.…”