Diundangkannya Peraturan Menteri Hukum Dam Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Ujian Pengangkatan Notaris menjadi permasalahan karena Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai peraturan yang lebih tinggi kedudukannya tidak mensyaratkan adanya Ujian Pengangkatan sebagai syarat pengangkatan Notaris.Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentangratio legisadanya persyaratan Ujian Pengangkatan Notaris dan daya laku Peraturan Menteri Hukum Dam Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Ujian Pengangkatan Notaris.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi ratio legisadanya persyaratan Ujian Pengangkatan Notaris adalah untuk mendapatkan standarisasi dan kualitas tinggi dari tiap Notaris yang akan diangkat sehingga didapatkan Notaris yang benar-benar memiliki pengetahuan yang mumpuni. Peraturan Menteri Hukum Dam Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Ujian Pengangkatan Notaris tidak memiliki daya laku karena meskipun dibentuk berdasarkan kewenangan Menteri tetapi bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi.

ABSTRAKTujuan penelitian ini menjelaskan konsep notaris mayantara dalam menghadapi tantangan persaingan global. Metode penelitian ini hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan hukum klinis. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa selain merujuk pada UUJN-P ditegaskan kewenangan notaris juga berdasarkan undangundang lainnya. Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Pengaturan notaris Indonesia berdasarkan UUJN/UUJN-P dan peraturan perundang-undangan lainnya mengatur bahwa penghadap dalam arti fisik kertas (secara fisik tanpa media apapun ada dihadapan notaris). Dengan demikian, dokumen yang diperlukan masih harus diperlihatkan fisiknya. Kesimpulan penelitian ini bahwa konsep notaris mayantara menghendaki notaris dalam menjalankan tugas atau kewenangannya berbasis teknologi informasi khususnya dalam pembuatan akta. Dalam konsep ini, bahwa menghadap secara fisik atau langsung berhadapan tidak diperlukan. Tetapi, bisa menggunakan media pandang dengar, tanpa batas kota/provinsi bahkan tanpa batas wilayah negara (borderless). Dengan konsep ini, tidak perlu menghadap langsung dengan cara datang ke kantor notaris. Dalam pengembangan lebih lanjut, identitas diri penghadap tidak perlu diperlihatkan secara fisik, demikian pula dokumen yang diperlukan cukup dengan cara mengunduhnya. Dalam konsep ini, bukan hanya tanda tangan yang harus dilakukan secara elektronik, tapi juga dokumen dalam membuat akta. ABSTRACTThe purpose of this study is to explain the notary concept of mayantara in facing the challenges of global competition. This research method is normative law or doctrinal law research with clinical law approach. Based on the results of research can be explained that in addition to referring to UUJN-P affirmed the authority of notary also based on other laws. Other authorities regulated in legislation, including the authority to certify transactions conducted electronically, make deeds pledge waqf, and mortgage aircraft. Indonesian notary arrangements under UUJN / UUJN-P and other laws and regulations stipulate that the confrontation in the physical sense of the paper (physically without any media present before the notary). Thus, the necessary documents must still be shown physically. The conclusion of this research that the notary concept mayantara want notarial in carrying out duty or authority based on information technology especially in making deed. In this concept, that facing physically or directly face to face is not required. But,

Pengaturan mengenai penanaman modal di Indonesia terbagi atas penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Pada Perseroan Terbatas yang termasuk jenis Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri  mengharuskan 100%  modal yang umumnya dirupakan saham dalam perseroan dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Saham Perseroan Terbatas merupakan benda bergerak yang dapat menjadi obyek waris dan beralih kepada ahli waris yang berkewarganegaraan asing. Penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut apakah ahli waris Warga Negara Asing berhak atas warisan berupa saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri serta bagaimana kedudukan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri setelah terjadi peralihan saham karena pewarisan kepada Warga Negara Asing. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewarganegaraan seseorang tidak menghalangi hak untuk menjadi ahli waris. Atas warisan berupa saham dalam perseroan terbatas penanaman modal dalam negeri maka ahli waris berkewarganegaraan asing harus diberikan waktu tertentu untuk mengalihkan saham tersebut kepada warga negara Indonesia atau mengubah kewarganegaraannya menjadi warga negara Indonesia. Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri yang sahamnya beralih kepada Warga Negara Asing harus mengubah status perusahaannya menjadi penanaman modal asing.

<p>Hak Tanggungan dalam perjanjian kredit mempunyai fungsi untuk memberikan rasa aman bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur melalui eksekusi Hak Tanggungan. Namun upaya hukum dari debitur berupa gugatan agar pelaksanaan lelang eksekusi ditangguhkan dan permohonan restrukturisasi kredit menimbulkan permasalahan baru. </p><p>Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang upaya hukum debitur untuk menangguhkan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dan <em>ratio decidendi</em> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2859K/PDT/2011.</p><p>Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.</p><p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa debitur hanya dapat mengajukan gugatan penangguhan lelang eksekusi hak tanggungan apabila didasarkan pada adanya cacat hukum pada perjanjian kredit atau hutang piutang atau perjanjian pengikatan hak tanggungan. Tidak adanya restrukturisasi pinjaman tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda eksekusi hak tanggugan.</p><p><em>Mortgage within credit agreement plays role as warrant to provide secure for creditor when contract default is happened. Mortgage is conducted through execution of mortgage rights. Nevertheless, legal effort from debtor in form of suit to suspend the auction of mortgage coupled with restructuring of the credit stimulate new.</em><em></em></p><p><em>The present research tries to elaborate and examine further about legal protection of debtor in suspending execution of mortgage. Moreover, the present study also tries to study </em><em>ratio decidendi</em><em>of Indonesian Supreme Court No </em><em>2859K/PDT/2011.</em></p><p><em>The method used in the present study is a normative legal research, namely legal research which is conducted by examining the library materials or secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches, namely the law and conceptual approaches. </em></p><p><em>The present study shows that debtor able to propose suspension of mortgage auction when there is some defect within the credit agreement. The absence of credit restructuring can be used as justification to suspend or delay execution of mortgage rights.  </em><em></em></p>

An agreement is a civil event that gives rise to rights and obligations for the parties who have agreed in the agreement. Human nature as a creature is destined to always try to maintain its existence to be sustainable. For this reason, humans will always try to fulfill their life needs without stopping for a moment. An agreement that has been agreed between the parties together, partly formed through an agreement and consciously and binding on the parties desired by those who wrote it. The agreement is a civil event contains the rights and obligations of the parties.