Hakekat dan Tujuan Peratun dalam Perbandingan dengan Peradilan Administrasi Belanda

Abstract

Undang-undang No.5 Tabun 1986 yang mengatur tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebentarlagi akan diberlakukan secara efektif di seluruh wilayah Hukum Teritorial Indonesia. Ada beberapa hal yang masih dipersoalkan, antara lain kompetensi hakim yang menangani Peradilan Tata Usaha Negara ini. Menurut penulis artikel ini, tidak perlu pengerahan tenaga hakim dari "luar", kecuali karena keahliannya yang memang sangat dibutuhkan; selain itu hakim yang bertindak sebagai wasit antara penguasa dengan warga negara ini harus tegas, tegar, tangguh dan mempunyai komitmen kuat terhadap kebenaran dan keadilan. Melalui artikel ini, penulis ingin memberi masukan langkah-langkah konkrit dan strategi untuk mengatasi persoalan tersebut.