How E-gov in Greece Affects Life-long Learning for Public Servants, Working on Technical Field

Abstract

Engineers that work as civil servants cover a wide range of competences, administrative and scientific, which implies that they deal with many difficulties in the exercise of their duties as executives. Electronic government (e-gov), through the use of new Technologies of Information and Communications (ICT) at public technical services, has changed the procedures and the daily operation of public services. These changes create new needs but also new prospects in education/training of public services' executives. In this research, authors made a case study, examining the case of the municipality of Patras, one of the bigger municipalities of Greece. They used the method of review and the quantitative methodological approach. Their objectives concentrated on recording the aspects of Engineers working as Public Employees, regarding new needs, possibilities and choices of training in the frames of e-gov and comparing their opinions with their appositeness and their role in the organization they serve.

E-Gov Implementation Analysis Through SILPa KAMI Application in DISKOMINFOARPUS, Cimahi City

“…E-Government (e-Gov) pada dasarnya adalah pemanfaatan dan pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), terutama aplikasi, yang dipergunakan untuk pelayanan publik sebagai upaya untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah, kalangan bisnis, dan masyarakat dengan cara memperbaiki kualitas layanan publik, meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan (Abdulrahman & Abdulrahman, 2015;Albuquerque et al, 2017;BAKÓ, 2016;Chaidir et al, 2020;Goulas et al, 2016;Hamed et al, 2018;Hassan & Lee, 2015;Nainggolan, 2020;Ouchetto et al, 2015;Purwadi, 2016;Putri, 2015;Sabani, 2020;Setiyorini et al, 2018;Supriyanto & Mustofa, 2016). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan dan memenuhi tuntutan masyarakat yang menaruh harapan besar terhadap pemerintah dalam hal pelayanan publik yang lebih baik dengan pemanfaatan TIK sehingga dapat mempercepat dan mempermudah pelayanan.…”

“…Instansi pemerintah yang berwenang harus mampu mengelola, mengawasi, memperluas, dan mempromosikan program e-Gov, didukung dengan program pelatihan yang sesuai bagi para pegawai untuk mewujudkan tujuan e-Gov (Ouchetto et al, 2015). Hal ini juga sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Goulas et al (2016), bahwa selain pelatihan bagi pegawai, khususnya bagi teknisi (pengelola TIK), ia juga harus mampu melakukan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan pihak layanan lain, baik dari pihak sektor publik lain, pihak swasta, maupun masyarakat umum. Hal ini harus dapat dilakukan secara elektronik atau online.…”