Identifikasi Faktor Penghambat Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Di Provinsi Gorontalo

Abstract

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah telah mengalami perubahan yang cukup signifikan terhadap kewenangan pengelolaan urusan pemerintahan di daerah. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menggeser beberapa urusan yang awalnya dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi, salah satunya adalah kewenangan terkait penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan. Pengalihan kewenangan tersebut melahirkan berbagai persoalan, diantaranya adalah ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, ketersediaan anggaran, hingga ketersediaan kebijakan terkait penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan. Persoalan tersebut apabila tidak segera diatasi akan menimbulkan konflik pada bidang ketenagakerjaan. Hal ini akan lebih diperparah dengan terabaikannya hak-hak konstitusional setiap komponen yang berkepentingan dalam pembangunan ketenagakerjaan yang berkemajuan dan berkeadaban. Sehingganya kajian dalam tulisan ini bertujuan untuk melihat efektivitas penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo, dengan menggunakan metode penelitian yuridis empirik. Penelitian hukum yang dilakukan secara empirik dapat juga disebut sebagai penelitian yang bersifat sosiologis yang menjawab permasalahannya melalui studi lapangan (Field Research). Sedangkan pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis tentang penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di daerah.Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo belum berjalan efektif. Hal ini dikarenakan permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya, yakni minimnya sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana, minimnya anggaran, dan belum adanya arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di daerah.

Urgensi Penambahan Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan pada Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

“…Fungsi pengawasan ketenagakerjaan adalah untuk: (a) Menjamin penegakan hukum ketenagakerjaan; (b) Memberikan penerangan dan penasihatan teknis kepada pengusaha dan pekerja/buruh mengenai hal-hal yang dapat menjamin efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan (c) Mengumpulkan bahan keterangan mengenai hubungan kerja dan keadaan ketenagakerjaan dalam arti yang seluas-luasnya sebagai bahan penyusunan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. (Dungga, W. A., & Tome, A. H, 2019).…”

“…Hal ini akan lebih diperparah dengan terabaikannya hak-hak konstitusional setiap komponen yang berkepentingan dalam pembangunan ketenagakerjaan yang berkemajuan dan berkeadaban. (Dungga, W. A., & Tome, A. H, 2019).…”

Anotasi Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Berdasarkan Asas Pembentukannya

“…16 Secara umum, rentang kendali terhadap susunan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo memperlihatkan kondisi ideal, tetapi menjadi bermasalah terhadap rentang kendali penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja karena hanya dijadikan sebagai seksi pada Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral, dan Transmigrasi. 17 Padahal kewenangan pemerintah provinsi dalam bidang tenaga kerja cukup besar, apalagi dalam hal pengawasan ketenagakerjaan. sehingganya dibutuhkan rentang kendali yang jelas dalam susunan organ pemerintahan di daerah.…”

The Good Governance Implementation at Village Level in East Nusa Tenggara Province

“…The village governments as an instrument of state power which is at the forefront of serving the interests of the community while realizing national ideals must be able to translate the principles of good governance of the government (Dungga, Tome, & Moha, 2014). The village government requires to take notice of the implementation of good governance (Rosielita, Sulindawati, & Sinarwati, 2017).…”

“…Many research about good governance have been carried out from local government level (Lastiar Hutapea & Widyaningsih, 2017), (Napitupulu, Hakim, & Noor, 2016), (Utoyo, 2017), (Sasundame, Tulusan, & Kalangi, 2016) and (Parapat & Yuliani, 2017) to village level (Maria Fransisca Vina Febriani Manaan, 2017), (Astuti & Yulianto, 2016), (Rustiarini, 2016), (Futra, 2016), (Richardo Juniaster Tampubolon, 2014), and (Dungga et al, 2014), event NGO level (Kanagaretnam, Lobo, & Whalen, 2007). We examine the relationship between the quality of corporate governance and information asymmetry in the equity market around quarterly earnings announcements.…”