Seeing the history of Pancasila which has its own dynamics in the national and state life, that until now has not shown the harmony of life to each component of the country, requires us to rethink the best path for the nation life and state in the Pancasila corridor. Pancasila is a national effort that we need to maintain and to care for the integrity of the country. So that Pancasila is not merely a slogan by saying "I am Indonesian, I am Pancasilais". Pancasila is not just a declarative effort from the government or society, more than that Pancasila needs to be earthed in real life. Earthing of the Pancasila values can be done by institutionalizing the Pancasila value in the life village community.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah telah mengalami perubahan yang cukup signifikan terhadap kewenangan pengelolaan urusan pemerintahan di daerah. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menggeser beberapa urusan yang awalnya dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi, salah satunya adalah kewenangan terkait penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan. Pengalihan kewenangan tersebut melahirkan berbagai persoalan, diantaranya adalah ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, ketersediaan anggaran, hingga ketersediaan kebijakan terkait penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan. Persoalan tersebut apabila tidak segera diatasi akan menimbulkan konflik pada bidang ketenagakerjaan. Hal ini akan lebih diperparah dengan terabaikannya hak-hak konstitusional setiap komponen yang berkepentingan dalam pembangunan ketenagakerjaan yang berkemajuan dan berkeadaban. Sehingganya kajian dalam tulisan ini bertujuan untuk melihat efektivitas penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo, dengan menggunakan metode penelitian yuridis empirik. Penelitian hukum yang dilakukan secara empirik dapat juga disebut sebagai penelitian yang bersifat sosiologis yang menjawab permasalahannya melalui studi lapangan (Field Research). Sedangkan pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis tentang penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di daerah.Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo belum berjalan efektif. Hal ini dikarenakan permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya, yakni minimnya sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana, minimnya anggaran, dan belum adanya arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di daerah.

The diversity of tribes, languages, customs, and beliefs that exist in Indonesia makes Indonesia as a traditional culture-rich country. In the context of cultural diversity, a Dutch legal expert, Van Vollen Hoven has divided into 19 customary law territories, which of course has a distinctive cultural characteristic, which is undoubtedly different. Indonesia has 1,128 tribes spread across Indonesia with more than 300 regional dialects, more than 3,000 (three thousand) native Indonesian dances, and there are various other arts such as traditional songs, traditional musical instruments, traditional arts, etc. As one of the provinces in Indonesia, Gorontalo has a cultural expression wealth from regional stories, songs, traditional clothes, to local martial arts known as long. The expression of traditional culture must be protected and preserved, regarding the social conditions, and the current world development, both the flow of globalization put IT progress as one of the global currents. The urgency of traditional cultural expression settings is that there will be protected and legal guarantees which can be a medium for improvement of society and region welfare, as well as a form of appreciation and struggle to preserve and protect the cultural heritage of our ancestors.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa Politik Hukum Pemerintah Indonesia dalam mencegah isu Rasialisme dan Etnis, juga untuk mengetahui Politik Hukum Pemerintah Indonesia dalam mencegah isu Rasialisme dan Etnis dikaji melalui aturan Hukum Internasional. Jenis Penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian normatif, adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil penelitian menggambarkan bahwa pelaksanaan diskriminasi ras dan etnis masih kerap terjadi dalam masyarakat. Indonesia sendiri sudah mempunyai aturan yang dinilai bagus untuk menangani dan menghapus kasus diskriminasi rasial dan etnis namun masih banyak yang belum mengetahui dan mendengar tentang aturan tersebut. Maka dari itu, aturan yang ada dinilai kurang populer karena kurangnya sosialisasi sehingga implementasi terjadi hanya seputar penindakan namun masih lemah pada aspek pencegahan. Maka dari itu pemerintah harus lebih banyak memberikan edukasi terhadap rakyat tentang adanya peraturan mengenai penghapusan diskriminasi rasial dan etnis ini. Sehingga, pelanggaran berupa penghinaan suatu ras dan etnis tertentu tidak lagi dianggap biasa atau sepele dan peraturan ini juga dapat berjalan dengan baik.

Program dalam kegiatan ini berupa Pemetaan Sumber Daya Karang Taruna Desa Buhu. Tujuannya adalah memberikan manfaat khususnya terhadap aparat pemerintah desa beserta organisasi pemuda karang taruna desa agar lebih produktif dalam pengembangan desa. Adapun manfaat dalam pengembangan kehidupan perekonomian masyarakat ke arah yang lebih baik, melalui pemetaan potensi yang ada di desa, serta terjalinya kemitraan Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Hasil dari pengabdian ini adalah berdasarkan RPJM Desa Buhu menunjukkan bahwa terdapat beberapa potensi desa disektor Pertanian, Perikanan, dan Peternakan. Menjadi suatu persoalan dewasa ini, pemuda Karang Taruna Desa Buhu belum bisa menangkap peluang bisnis dan usaha kreatif dan pengelolaan potensi desa Buhu. Sehingga melalui program pengabdian pemetaan sumber daya Karang Taruna Desa Buhu ini diharapkan mampu memberikan edukasi yang dapat menciptakan dan memotivasi pemuda karang taruna untuk lebih produktif dalam pengelolaan potensi desa yang dikemas dalam usaha ekonomi produktif. The program in this activity is in the form of Mapping coral resources of Buhu Village Cadets. The goal is to provide benefits, especially to village government officials and village cadet coral youth organizations to be more productive in village development. The benefits in developing the economic life of the community in a better direction, through mapping the potential that exists in the village, as well as the establishment of village partnerships with universities, especially the Faculty of Law, Gorontalo State University. The result of this service is based on the Buhu Village Medium-Term Development Plan, it shows that there are several potential villages in the Agriculture, Fisheries, and Animal Husbandry sectors. It is a problem today, the youth of Karang Taruna Buhu Village have not been able to grasp business opportunities and creative efforts and manage the potential of Buhu village. So that through the Buhu village coral cadet resource mapping service program, it is hoped that it will be able to provide education that can create and motivate coral cadet youth to be more productive in managing the potential of the village packaged in productive economic efforts.