Diskriminasi Rasial Dan Etnis Dalam Perspektif Hukum Internasional

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa Politik Hukum Pemerintah Indonesia dalam mencegah isu Rasialisme dan Etnis, juga untuk mengetahui Politik Hukum Pemerintah Indonesia dalam mencegah isu Rasialisme dan Etnis dikaji melalui aturan Hukum Internasional. Jenis Penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian normatif, adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil penelitian menggambarkan bahwa pelaksanaan diskriminasi ras dan etnis masih kerap terjadi dalam masyarakat. Indonesia sendiri sudah mempunyai aturan yang dinilai bagus untuk menangani dan menghapus kasus diskriminasi rasial dan etnis namun masih banyak yang belum mengetahui dan mendengar tentang aturan tersebut. Maka dari itu, aturan yang ada dinilai kurang populer karena kurangnya sosialisasi sehingga implementasi terjadi hanya seputar penindakan namun masih lemah pada aspek pencegahan. Maka dari itu pemerintah harus lebih banyak memberikan edukasi terhadap rakyat tentang adanya peraturan mengenai penghapusan diskriminasi rasial dan etnis ini. Sehingga, pelanggaran berupa penghinaan suatu ras dan etnis tertentu tidak lagi dianggap biasa atau sepele dan peraturan ini juga dapat berjalan dengan baik.

Analysis of Citizenship Characters Through The Learning of National Movement History Dr. Ciptomangun Kusumo

“…Citizen behavior can be influenced by the character that appears in each citizen. 1,2,3,4,5 Department History Education, Yogyakarta State University Indonesia Various citizen behaviors that can threaten the stability and security of the country can be seen from various cases that have recently occurred in Indonesia, including the following;…”

“…The decline occurred based on data on village potential during the 2011-2018 period, many thefts were committed in villages with a percentage reaching 36-45% of all villages in Indonesia. (3) The occurrence of racism in Indonesia based on data from the National Human Rights Commission based on a survey conducted among 1,207 citizens (17-65) years old in 34 provinces in Indonesia recorded at least 101 reported cases of racial and ethnic discrimination (Adrian et al, 2021).…”

Analysis of Nationalism in Kurikulum Merdeka

“…Gambaran jelas dalam kondisi Papua saat ini, bahwa isu diskriminasi, rasisme dan diskriminasi melekat pada masyarakat tersebut sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa nasionalisme Papua masih hidup, padahal yang menyatukan Indonesia adalah satu rasa nasionalisme yang sama (Soetjipto & Yunazwardi, 2021). Walaupun sebenarnya di Indonesia sudah ada undang-undang terhadap rasisme dan diskriminasi, tetapi masih ada kasus yang terjadi, bahkan kerap menjadi pemicu perpecahan antar suku di Indonesia, sehingga perlu adanya upaya edukasi yang komprehensif (Adrian et al, 2021). Tidak dapat dipungkiri bahwa diskriminasi dan rasisme terhadap suatu kelompok, ras, atau suku adalah awal mula peperangan dimulai di seluruh dunia, sehingga ideologi nasionalisme digunakan sebagai senjata untuk menggerakkan orang-orang agar berperang.…”

Policy discrimination against the minority group of flows of believers citizens in Indonesia: an administrative justice perspective

“…The verdict rendered by the Constitutional Court pertains to a judicial review case involving Law Number 23 of 2005 in conjunction with Law Number 24 of 2013 on Population Administration (Adminduk Law), which was initiated by various representatives of indigenous religions in Indonesia. 19 The Constitutional Court's decision in Case Number 97/PUU-XIV/2016 demonstrates that it fully granted the petitum of the lawsuit brought forth by the adherents of aliran kepercayaan. This includes the recognition that certain provisions within Article 61 paragraphs (1), (2), and Article 64 paragraphs (1), (2) of the Population Administration Law are in conflict with the provisions of the 1945 Constitution.…”