This study aims to determine the extent of legal protection by the Women and Children Service Unit (PPA) of the Gorontalo City Resort Police Criminal Investigation Unit against women as victims of domestic violence and to find out what factors are obstacles to the efforts of the PPA Unit of the Criminal Investigation Unit Gorontalo Resort Police in tackling violence against women victims of Domestic Violence. Data collected through interviews and library research. Analysis of the data used is the data obtained will be analysed descriptively qualitatively describing the data obtained from field research (primary data), tested the truth then linked and analysed qualitatively with data obtained from library research (secondary). The results showed a form of legal protection by the PPA Unit of the Gorontalo Police Resort Criminal Investigation Unit against women as victims of domestic violence, namely preventive efforts by holding legal counselling in collaboration with the local government and further optimizing the performance of the Gorontalo City Resort Police Especially the PPA unit, repressive efforts that are in accordance with the rules of the Domestic Violence Protection Act. What factors hinder the efforts of the PPA Unit of the Gorontalo District Police Resort Criminal Investigation Unit in tackling violence against women victims of Domestic Violence, among others: Legal factors themselves, Law Enforcement Officers Factors, Factors or Facilities That Support Law Enforcement, Factors Society and Culture

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa Politik Hukum Pemerintah Indonesia dalam mencegah isu Rasialisme dan Etnis, juga untuk mengetahui Politik Hukum Pemerintah Indonesia dalam mencegah isu Rasialisme dan Etnis dikaji melalui aturan Hukum Internasional. Jenis Penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian normatif, adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil penelitian menggambarkan bahwa pelaksanaan diskriminasi ras dan etnis masih kerap terjadi dalam masyarakat. Indonesia sendiri sudah mempunyai aturan yang dinilai bagus untuk menangani dan menghapus kasus diskriminasi rasial dan etnis namun masih banyak yang belum mengetahui dan mendengar tentang aturan tersebut. Maka dari itu, aturan yang ada dinilai kurang populer karena kurangnya sosialisasi sehingga implementasi terjadi hanya seputar penindakan namun masih lemah pada aspek pencegahan. Maka dari itu pemerintah harus lebih banyak memberikan edukasi terhadap rakyat tentang adanya peraturan mengenai penghapusan diskriminasi rasial dan etnis ini. Sehingga, pelanggaran berupa penghinaan suatu ras dan etnis tertentu tidak lagi dianggap biasa atau sepele dan peraturan ini juga dapat berjalan dengan baik.

This study analyzed the system of evidence of corruption related to evidence and the quantity of evidence in cases of corruption. The researchers used a descriptive qualitative approach that grouped and selected data obtained from field research according to its quality and truth, then related to theories, principles and legal norms obtained from library studies. The data was analyzed qualitatively by processing existing legal materials to answer the main research problem. The results of the study stated that the evidence in the crimes act of corruption consisted of at least two, namely negative and absolute (pure proof). In this negative verification, the construction of article 183 of the Criminal Procedure Code is used. The legal norm emphasizes the burden of proving criminal offenses to the public prosecutor. This is in line with the principle of the actori incumbit onus probandi, which means who demands, he proves. Meanwhile, regarding the types of evidence that are valid and may be used to prove what has been determined in article 184 paragraph one of the Criminal Procedure Code, are witness statements, expert statements, letters, instructions, and statements of the defendant.

The investigation process is an integral part of the investigation. Put merely, and the research is an essential part of the study. The emphasis of investigations is on finding and gathering evidence so that the criminal act found becomes apparent and can find the culprit. In principle, the analysis of a criminal case is a continuation of the research carried out previously. For an event that has been declared a criminal act by the investigator, the next step is to investigate who the perpetrator of the crime is. This research was conducted by examining field data. This writing is to provide an ideal concept of supervision in the process of suspected criminal acts and then goes to the supervision of the investigation process. The investigation is carried out by officials appointed by Law as referred to in applicable laws and regulations. Still, management needs to be carried out by all parties, including the community. This management is a fundamental affirmation that all stakeholders play a significant role in eradicating corruption that threatens society's stability and security and weakens the institutions and values of democracy and justice, endangers sustainable development and law enforcement.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hokum pidana terhadap tindak pidana money politic pada penyelenggaraan pemilihan umum oleh calon anggota legislatif pada pemilu 2019 di Kabupaten Gorontalo, dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana money politic oleh calon anggota legislatif pada pemilu 2019 di Kabupaten Gorontalo. Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun Penelitian ini adalah jenis Penelitian normatif-empiris, Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah, antara lain: Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach); Pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic Oleh Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum masih belum maksimal, hal ini dibuktikan dengan data di Bawaslu Kabupaten Gorontalomasih banyaknya pelanggaran tindak pidana money politic yang dilakukan oleh calon anggota legislatif dan masih banyak pelanggaran tindak pidana money politic yang tidak diproses sampai ketahap penyidikan karena tidak cukup bukti. Dalam menjerat para calon anggota legislatif yang melakukan tindak pidana money politic Bawaslu, dan Kepolisian, masih dihadapkan pada beberapa faktor-faktor hambatan yang melatar belakangi sehingga berpengaruh pada penerapan sistem peradilan pidana terhadap tindak pidana pelanggaran tindak pidana money politic.