Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic Oleh Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum 2019

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hokum pidana terhadap tindak pidana money politic pada penyelenggaraan pemilihan umum oleh calon anggota legislatif pada pemilu 2019 di Kabupaten Gorontalo, dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana money politic oleh calon anggota legislatif pada pemilu 2019 di Kabupaten Gorontalo. Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun Penelitian ini adalah jenis Penelitian normatif-empiris, Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah, antara lain: Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach); Pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic Oleh Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum masih belum maksimal, hal ini dibuktikan dengan data di Bawaslu Kabupaten Gorontalomasih banyaknya pelanggaran tindak pidana money politic yang dilakukan oleh calon anggota legislatif dan masih banyak pelanggaran tindak pidana money politic yang tidak diproses sampai ketahap penyidikan karena tidak cukup bukti. Dalam menjerat para calon anggota legislatif yang melakukan tindak pidana money politic Bawaslu, dan Kepolisian, masih dihadapkan pada beberapa faktor-faktor hambatan yang melatar belakangi sehingga berpengaruh pada penerapan sistem peradilan pidana terhadap tindak pidana pelanggaran tindak pidana money politic.

Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic dalam Undang-Undang Pemilihan Umum

“…Namun, dalam penanganan kasus money politic oleh calon anggota legislatif, salah satu permasalahannya adalah kesulitan dalam menjerat pelaku money politic, baik itu pihak yang mendistribusikan uang atau barang maupun pihak yang memberikan perintah dan menyuplai uang atau barang kepada perantara untuk disebarkan kepada pemilih. Mekanisme praktik pemberian uang atau materi lainnya tidak selalu dilakukan langsung oleh calon legislatif atau tim kampanye kepada pemilih, sehingga menjadikan sulitnya pengungkapan calon legislatif yang terlibat dalam money politic (Solekha et al, 2020).…”

Fulfillment Of Assimilation Rights And Integration Rights To Corporate Students

“…32 Therefore, it is also hoped that the community needs to increase legal awareness and participation in supervising and preventing criminal offenses. 33 Based on the results of the researcher's interview with one of the LPKA employees above, the researcher can analyze that the biggest factor that hinders the fulfillment of the rights of assimilation and integration of correctional students is the environmental factor of the community itself which is difficult to accept back the presence of correctional students because they already have a bad stigma. to correctional students.…”