Identifikasi Permasalahan dalam Pengembangan Jalan Tol di Provinsi Jawa Timur

Abstract

ABSTRAKPengembangan infrastruktur jalan tol menjadi salah satu pemicu pesatnya pertumbuhan dan sebagai pengikat antar wilayah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Saat ini, berdasarkan buku Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 diketahui terdapat 14 (empat belas) rencana pengembangan jalan tol di Provinsi Jawa Timur dengan total progres adalah sebesar kurang lebih 81% (delapan puluh satu persen) untuk pembebasan lahan dan kurang lebih 49% (empat puluh sembilan persen) untuk proses konstruksi. Adapun penelitian ini dilakukan guna mengidentifikasi faktor apa saja yang menjadi penyebab permasalahan dalam pengembangan jalan tol tersebut. Metode yang digunakan adalah melalui analisa deskriptif kualitatif dengan metode indepth interview serta menggunakan analisa pohon masalah (root cause analysis). Secara garis besar, berdasarkan hasil akhir penelitian ini diketahui bahwa permasalahan utama dalam realisasi pembangunan jalan tol di Provinsi Jawa Timur adalah adanya kendala dalam pembebasan lahan baik itu tanah wakaf maupun tanah kas desa, serta adanya perbedaan tahun perencanaan dengan dokumen sektoral level Nasional.Kata Kunci : manajemen aset infrastruktur, jalan tol, faktor permasalahan PENDAHULUAN Perkembangan pembangunan Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 38 Kabupaten/Kota sangatlah pesat. Pesatnya perkembangan pembangunan tersebut tidak jarang memberikan dampak pada menurunnya kualitas lingkungan, dan menyebabkan terjadinya restrukturisasi fungsi kota inti sehingga pemekaran spasial perkotaan yang mengakibatkan terjadinya pergeseran pola penggunaan lahan. Perkembangan spasial memperlihatkan semakin menipisnya polarisasi arah pemusatan kegiatan, perkembangan infrastruktur, dan pemanfaatan ruang secara umum. Hal tersebut terjadi seiring dengan terealisasinya pembangunan infrastruktur yang seperti jalan tol.Pengertian infrastruktur menurut American Public Works Association (Stone, 1974 dalam Kodoatie,R.J., 2005) adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Pengadaan infrastruktur membutuhkan banyak dana dan secara teknis, infrastruktur bukanlah objek yang sederhana. Namun, pendanaan selalu terbatas. Infrastruktur sengaja dibangun untuk memenuhi fungsi tertentu yang benar-benar diperlukan. Oleh karena itu, infrastruktur harus dikelola dengan baik agar infrastruktur dapat selalu berfungsi, ekonomis, efektif, efisien dan berkelanjutan (Suprayitno & Soemitro 2018).