The availability of electricity is an important necessity in life to support the economic and social activities of the community such as industry, agriculture, household and trade. Without sufficient access to electricity, the goals of community economic and social development will not be achieved. One of the East Java Provincial Government’s efforts to meet its electricity needs is to build renewable energy sources such as micro-hydro power plants (or PLTMH in Indonesian) which are planned to be developed in 21 regencies or cities. However, until now the development of the PLTMH has not been implemented perfectly. Therefore, this research was conducted to determine the extent of the progress of the PLTMH development, factors that caused problems in the development of PLTMH, and recommendations for solving problems such as what could be formulated. The method used in this study is through qualitative descriptive analysis with indepth interview and using root cause analysis. Based on the results of this study it is known that the main thing that caused problems in the construction of the PLTMH was the existence of constraints in planning and financing. The recommendation for solving the problems obtained from this study is the need for technical planning and budgeting with financing schemes that can be sourced from the government or the private sector.

Accelerating regional development through physical infrastructure development contributes to national economic growth. However, a prioritization of hard infrastructure investment is inevitable due to limited funding capacities among regions. This study aims to determine the priority of regional infrastructure development in East Java Province. First, this research identifies indicators to assess the infrastructure development priority using qualitative content analysis. Second, this research analyzes regional infrastructure development needs using Z-Score values. Finally, this study determines the infrastructure development priorities using the Klassen typology, infrastructure program availability, and dominant land use and base sectors to prioritize regional infrastructure development. The findings can be used as a reference in synchronizing policies and programs in East Java Province for the next five years.

No abstract

ABSTRAKPengembangan infrastruktur jalan tol menjadi salah satu pemicu pesatnya pertumbuhan dan sebagai pengikat antar wilayah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Saat ini, berdasarkan buku Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 diketahui terdapat 14 (empat belas) rencana pengembangan jalan tol di Provinsi Jawa Timur dengan total progres adalah sebesar kurang lebih 81% (delapan puluh satu persen) untuk pembebasan lahan dan kurang lebih 49% (empat puluh sembilan persen) untuk proses konstruksi. Adapun penelitian ini dilakukan guna mengidentifikasi faktor apa saja yang menjadi penyebab permasalahan dalam pengembangan jalan tol tersebut. Metode yang digunakan adalah melalui analisa deskriptif kualitatif dengan metode indepth interview serta menggunakan analisa pohon masalah (root cause analysis). Secara garis besar, berdasarkan hasil akhir penelitian ini diketahui bahwa permasalahan utama dalam realisasi pembangunan jalan tol di Provinsi Jawa Timur adalah adanya kendala dalam pembebasan lahan baik itu tanah wakaf maupun tanah kas desa, serta adanya perbedaan tahun perencanaan dengan dokumen sektoral level Nasional.Kata Kunci : manajemen aset infrastruktur, jalan tol, faktor permasalahan PENDAHULUAN Perkembangan pembangunan Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 38 Kabupaten/Kota sangatlah pesat. Pesatnya perkembangan pembangunan tersebut tidak jarang memberikan dampak pada menurunnya kualitas lingkungan, dan menyebabkan terjadinya restrukturisasi fungsi kota inti sehingga pemekaran spasial perkotaan yang mengakibatkan terjadinya pergeseran pola penggunaan lahan. Perkembangan spasial memperlihatkan semakin menipisnya polarisasi arah pemusatan kegiatan, perkembangan infrastruktur, dan pemanfaatan ruang secara umum. Hal tersebut terjadi seiring dengan terealisasinya pembangunan infrastruktur yang seperti jalan tol.Pengertian infrastruktur menurut American Public Works Association (Stone, 1974 dalam Kodoatie,R.J., 2005) adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Pengadaan infrastruktur membutuhkan banyak dana dan secara teknis, infrastruktur bukanlah objek yang sederhana. Namun, pendanaan selalu terbatas. Infrastruktur sengaja dibangun untuk memenuhi fungsi tertentu yang benar-benar diperlukan. Oleh karena itu, infrastruktur harus dikelola dengan baik agar infrastruktur dapat selalu berfungsi, ekonomis, efektif, efisien dan berkelanjutan (Suprayitno & Soemitro 2018).

No abstract