Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia

Abstract

<p class="Normal1">Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji negara hukum <em>(rechtsstaat</em>) atau <em>rule of law</em> sudah tepat untuk negara Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal, bersifat preskriptif, membahas mengenai doktrin - doktrin dan asas - asas dalam ilmu hukum. Pembudayaan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi nasional adalah bersifat imperatif. Dengan demikian semua komponen bangsa, lebih-lebih para pemegang jabatan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah, lembaga negara dan kepemimpinan negara berkewajiban menjalankan amanat di maksud. Demi pertahanan negara ,untuk tegaknya sistem kenegaraan Pancasila, pemerintah berkewajiban mendidikkan dan membudayakan nilai-nilai dasar negara (ideologi nasional) bagi generasi penerus untuk mempertahankan integritas NKRI. Pemikiran untuk pelakasanaan pembudayaan nilai-nilai dasar negara, seyogyanya dikembangkan secara melembaga,konsepsional dan fungsional oleh negara dengan mendaya gunakan semua kelembagaan dan komponen bangsa. Indonesia merupakan negara hukum, dengan demikian semua perbuatan yang dilakukan oleh negara harus berdasarkan atas hukum dan harus bisa dipertanggungjawabkan dihadapan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan semata. Dengan dijadikannya hukum sebagai dasar negara, diharapkan bisa memberikan keadilan kepada seluruh masyarakatnya. Bila keadilan dalam suatu negara bisa dicapai, berarti cita – cita para pendiri negara bisa terwujud. Akan tetapi, pengaruh dari negara lain terhadap berlakunya hukum di Indonesia menimbulkan permasalahan baru. Pengaruh dari bangsa lain tersebut belum tentu sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia. Selain pengaruh dari negara lain, hukum di Indonseia juga dipengaruhi oleh keragaman suku, agama, adat istiadat, budaya dan bahasa. Dalam pelaksanaannya agar tidak terombang – ambing dengan pengaruh dari negara lain tersebut, hendaknya nilai – nilai dari pancasila selalu menjadi pedoman dalam setiap penegakan hukum di Indonesia.</p>

Analisis Makna Sumber Hukum Pada Pasal 2 UU PPP : Studi Komparatif Doktrin Positivisme Hukum dan Hukum Pancasila

“…Sedangkan pada konsep negara hukum Indonesia tidak dilatarbelakangi melalui pertentangan melawan absolutisme, melainkan melalui semangat perjuanagn untuk membebaskan diri dari penjajahan Kolonialisme. Selain itu, perbedaan juga terletak pada eksistensi Pancasila sebagai instrument penuntun dalam sistem hukum di Indonesia, sehingga dapat disebut bahwa Indonesia merupakan sebuah negara hukum Pancasila (Widiatama et al, 2020).…”

Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Penipuan Phisning Berbasis Web

“…Artinya, pembentukan undangundang merupakan suatu cara untuk memajukan dan melindungi kepentingan tertentu atau mengutamakan suatu kepentingan di atas yang lain. 17 Hukum sebagai salah satu sub sistem kemasyarakatan tentunya diharapkan dapat berlaku dan bekerja di masyarakat sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri. 18 Bahwa sejatinya hukum akan selalu tertinggal dengan perkembangan masyarakat.…”

Pencegahan Hukum terhadap Aksi Kekerasan Anak di Indonesia

“…Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum, tidak berlandaskan pada dasar kekuasaan (Widiatama, Mahmud, & Suparwi, 2020). Hal ini telah ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbicara tentang provinsi Indonesia adalah keadaan hukum.…”