Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pringsewu

Abstract

<p><span style="font-size: medium;">Kekerasan terhadap anak yang meningkat dari tahun ke tahun direspon oleh Kabupaten Pringsewu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Pringsewu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penyelenggaraan kabupaten layak anak di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan dengan menggunakan model implementasi kebijakan dari Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diukur dari variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, penyelenggarakan kebijakan kabupaten layak anak belum dilaksanakan secara optimal. Peraturan Daerah yang merupakan payung tertinggi di tingkat kabupaten tidak diikuti dengan peraturan dan kebijakan turunan yang seharusnya mendukung peraturan daerah tersebut. Disposisi merupakan variabel penting dalam kebijakan Kabupaten Layak Anak yang menjadi simpul pengikat variabel lainnya. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan mengambil fokus pada perilaku waktu dan identifikasi variabel-variabel lain yang menjadi umpan balik kebijakan ini. </span></p><p><span style="font-size: medium;"><strong>Kata kunci</strong><strong>: </strong><strong>implementasi kebijakan, Kebupaten Layak Anak, kekerasan terhadap anak.</strong></span><strong></strong></p>

Kemitraan Civil Society Dan Pemerintah Dalam Program Sekolah Ramah Anak Di Kota Bandar Lampung

“…23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui menjadi Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tentu saja hal tersebut agar anak-anak dapat dilindungi oleh hukum (Sulistiowati et al, 2018).…”

The Bargaining Politics: Determining Regional Public Policy in Formulating the Samisake Revolving Fund Program in Bengkulu City, Indonesia

“…Moreover, redistributive, structural, strategic, and crisis policies have high, low, moderate, and varying conflict levels depending on the issue. The relationship between these actors and institutions could also be stable or unstable, depending on the policy being handled (Djosetro & Behagel, 2020; Elston, 2016; Feyaerts, Deguerry, Deboosere, & Spiegelaere, 2017) Sukwika (2018), Sulistiowati et al (2020), Taufik (2017), and Wibow (2013) stated that the policymaking process could involve official or informal actors. Official actors include government agents or bureaucracy, the president, the legislature, and the judiciary.…”

Networks in implementing policies. case study: Implementation of the Child Friendly Regency policy in East Luwu Regency

“…Considering that children are a valuable asset for the nation in terms of Human Resources. The conditions of violence experienced by children in Indonesia are quite worrying (Liwananda 2020) Violence against children is increasing from year to year (Sulistiowati et al 2018) There are 21,241 cases of children who are victims of violence in Indonesia in 2022 based on data from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection. The types of violence include 9,588 cases of sexual violence, 4,162 cases of psychological violence, 3,746 cases of physical violence, 1,269 cases of neglect, 219 cases of criminal acts of human trafficking, 216 cases of exploitation, and 2,041 cases of violence in other forms.…”