Implementasi Kebijakan Pembinaan UMKM di Kabupaten Subang

Abstract

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Dalam Pembinaan UMKM Pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Subang. Penelitian dan penulisan ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan Impelementasi Kebijakan dalam Pembinaan UMKM Pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian dengan teori Merilee S. Grindle yaitu Isi kebijakan terdiri dari Kepentingan kelompok sasaran, Tipe Manfaat, Derajat Perubahan yang diinginkan, Letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, sumberdaya yang dilibatkan. Lingkungan Impelementasi terdiri dari Kekuasaan, kepentinganm dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik Lembaga dan penguasaan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengamatan dan observasi, wawancara, studi keperpustakaan dan dokumentasi, sumber data diperoleh dari informan melalui pengamatan dan wawancara secara langsung dan dokumen diperoleh dalam bentuk hasil wawancara dan pengolahan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa Impelementasi kebijakan Dalam Pembinaan UMKM Pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten subang sudah efektif pada Tipe manfaat, Derajat perubahan yang diinginkan, Letak pengambilan keputusan, Pelaksanaan program, Sumberdaya yang dilibatkan, Karakteristik Lembaga dan penguasan, kepatuhan dan daya tangkap, sedangkan pada kepentingan kelompok sasaran, kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, belum efektif.
 
 The purpose of the authors of this research is to determine the implementation of policies in the development of UMKM at the Cooperatives, UMKM, Trade, and Industry Office of Subang Regency. This research and writing discusses matters related to the implementation of policies in the development of UMKM at the Cooperatives, UMKM, Trade and Industry offices with the Merilee S. decision making, program implementation, the resources involved. The implementation environment consists of the power, interests and strategies of the actors involved, the characteristics of the institution and the power. In this study, using a qualitative approach through observation and observation, interviews, library research and documentation, data sources were obtained from informants through direct observation and interviews and documents were obtained in the form of interviews and data processing. The results showed that the implementation of policies in the development of UMKM at the Office of Cooperatives, UMKM, Trade, and Industry of Subang Regency was effective on the type of benefit, the degree of change desired, the location of decision making, program implementation, the resources involved, the characteristics of the institution and the mastery, compliance and capturing power, while in the interests of the target group, the power, interests and strategies of the actors involved, it is not yet effective.

Implementation of msme empowerment policy in Manado City (Study at the Manado City Cooperative and SME Office)

“…The success and failure of policy implementation according to Marilee S. Grindle is influenced by two major variables, namely the content of policy and the context of implementation. In this research, the focus that will be discussed is the content of the policy as a factor influencing the implementation of MSME empowerment in Manado City with indicators of the type of benefits received by the target group and the degree of change [14].…”

Implementasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing UMKM dengan Program Pelatihan Internet Marketing di Kota Jakarta (Studi pada Dinas Koperasi dan UMKM)

“…UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana (Kusnadi et al, 2020). Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau bukan cabang yang dimiliki, di kuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.…”