Implementasi Kebijakan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin

Abstract

Implementasi Kebijakan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin dalam kategori baik hal ini dikarenakan untuk masing masing indikator seperti media penyebaran informasi dari kebijakan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin ini adalah disosialisasikan disosialisasikan kekecamatankecamatan (Panwaslu) yang ada di Kabupaten Banyuasin melalui Komisioner, staf atau pegawai yang ada di Bawaslu Kabupaten Banyuasin, baik melalui pembinaan, bimbingan teknis dan rapat koordinasi antara Ketua/Anggota Panwaslu, staf atau pegawai penanganan pelanggaran yang dilakukan di Bawaslu Kabupeten banyuasin, mengenai kejelasan informasi yang telah disampaikan sudah cukup jelas, serta pelaksanaan pembinaan dan penguatan kafasitas SDM atau staf dalam hal penyelesaian pelanggaran administratif yang selau dilaksanakanUntuk disposisi yang meliputi kemampuan yang dimiliki oleh Komisioner, staff dan Panwascam di Jajaran Bawaslu Kabupaten Banyuasin kalau menurut pengamatan saya sudah cukup baik, hal ini bisa dilihat dari kualifikasi pendidikan yang mereka miliki, sesuai dengan bidang dan disiplin ilmu yang mereka miliki, serta mumpuni berdasarkan pengalaman yang mereka miliki, serta mereka sering mengikuti bimbingan teknis, rapat koordinasi, sebagai bentuk penguatan kafasitas sebagai penyelenggara pemilu, dan yang paling penting proses penanganan pelanggaran ini sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran pada perbawaslu 8 tahun 2018 tentang teknis penanganan pelanggaran administrative.