Pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan menyelesaikan permasalahan yang dialami masyarakat. Hasil menunjukkan adanya respon positif pemerintah serta partisipasi aktif masyarakat yang tinggi. Tujuan kegiatan ini untuk mempromosikan dan meningkatkan kualitas produk agar dapat lebih berkembang dan mampu bersaing dengan industri UMKM lain pada saat pandemi Covid 19 ini. Guna meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui kewirausahaan agar menjadi masyarakat yang mandiri dan berkembang melalui branding dan marketing produk terhadap peluang bisnis yang menjanjikan, karena banyak diminati oleh banyak kalangan. Selain itu beberapa luaran yang dihasilkan: (1) Peningkatan daya saing dan penerapan iptek di masyarakat berupa pengetahuan packing produk menggunakan desain modern, alat dan plastik tas press serta teknik pemasaran Internet Marketing; (2) menjembatani dan mengajak 30 pelaku UMKM bergabung dengan Asosiasi Pencinta Kue dan Kuliner (Aspenku) Provinsi Sumatera Selatan; (3) Peningkatan kualitas, daya saing dan nilai tambah produk kue dan kuliner; (4) HaKI berupa Desain Produk Industri Rumah Tangga seperti; kuliner (kripik, jamu, pempek, kerupuk, kemplang, kacang), cinderamata, pakaian dan masih banyak lagi.

This study discusses how public services provide social welfare to the community. In the study of public service analysis for the social welfare of the community related to local government policies with minimum service standards originating from central policy. This study aims to describe how public services for community social welfare in Gandus District, Palembang City can run well according to the wishes of the local community. This study uses qualitative methods with data collection techniques of observation, interviews, and literature studies. The informants in this study were 13 (thirteen) people, and the sample was taken using the Snowball Sample. The results of the study found that public services related to policies in social welfare services for the community have been going well, this is strengthened by the activities carried out by the Government as much as possible in realizing a good service as a whole for the benefit of society.

The aim of this study was to find out the Hearing Aid Assistance Program for the Elderly in Pangkalan Balai Village, Banyuasin III District using qualitative methods. The results of the study show that the Hearing Aid Assistance Program for the Elderly has not been implemented properly due to several obstacles in the distribution of hearing aids for the elderly. The productivity dimension, in terms of service, the attitude of the Banyuasin district social service staff is sometimes not responsive in handling requests for hearing aid assistance for the elderly. The mechanism dimension, in terms of distribution procedures, is basically the main activity carried out by the Banyuasin Regency Social Service in distributing hearing aid aid for the elderly in Pangkalan Balai Village, namely meeting the need for aids for people in need. The responsiveness dimension, in terms of community response, is quite good. The distribution of hearing aids for the elderly in the Pangkalan Balai Village by the Banyuasin Regency Social Service had a positive impact. The targets of the results to be achieved by the Banyuasin District Social Service for the sector of providing and distributing hearing aid assistance to the elderly in Pangkalan Balai Village are that hearing aid assistance services are met evenly for a number of elderly people.

Implementasi Kebijakan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin dalam kategori baik hal ini dikarenakan untuk masing masing indikator seperti media penyebaran informasi dari kebijakan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin ini adalah disosialisasikan disosialisasikan kekecamatankecamatan (Panwaslu) yang ada di Kabupaten Banyuasin melalui Komisioner, staf atau pegawai yang ada di Bawaslu Kabupaten Banyuasin, baik melalui pembinaan, bimbingan teknis dan rapat koordinasi antara Ketua/Anggota Panwaslu, staf atau pegawai penanganan pelanggaran yang dilakukan di Bawaslu Kabupeten banyuasin, mengenai kejelasan informasi yang telah disampaikan sudah cukup jelas, serta pelaksanaan pembinaan dan penguatan kafasitas SDM atau staf dalam hal penyelesaian pelanggaran administratif yang selau dilaksanakanUntuk disposisi yang meliputi kemampuan yang dimiliki oleh Komisioner, staff dan Panwascam di Jajaran Bawaslu Kabupaten Banyuasin kalau menurut pengamatan saya sudah cukup baik, hal ini bisa dilihat dari kualifikasi pendidikan yang mereka miliki, sesuai dengan bidang dan disiplin ilmu yang mereka miliki, serta mumpuni berdasarkan pengalaman yang mereka miliki, serta mereka sering mengikuti bimbingan teknis, rapat koordinasi, sebagai bentuk penguatan kafasitas sebagai penyelenggara pemilu, dan yang paling penting proses penanganan pelanggaran ini sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran pada perbawaslu 8 tahun 2018 tentang teknis penanganan pelanggaran administrative.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kegiatan penyuluhan pendidikan politik pemilih pemula di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif.Fata dan informasi didapat melalui wawancara. Penelitian ini menunjukkan bahwaKegiatan Penyuluhan Pendidikan Politik Pemilih Pemula di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin sudah berjalan dengan baik.Penyuluhan pendidikan politik pemilih pemula bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilihan, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan.Namun,anggaran atau dana yang ada dirasa belum mencukupi karena luasnya wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dan jarak antar-Kecamatan yang berjauhan. Dengan demikan,dapat disimpulkan bahwa: a) Perlu ditambahnya kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan penyuluhan pemilih pemula di Kabupaten Musi banyuasin, dan b) Pelaksanaan penyuluhan pendidikan politik pemilih pemula di Kabupaten Musi Banyuasin mesti dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus serta harus adanya penambahan para staf dan SDM di bagian sosialisasi ini.