Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan program kampung KB mengenai perencanaan, pelaksanaan, monev dan faktor-faktor yang menentukan implementasi kebijakan program kampung keluarga berencana (KB), mentalitas, system, networking. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan program kampung keluarga berencana (KB) di Kecamatan Kota Barat pada umumnya telah dilakukan dengan baik, tetapi masih terdapat kendala seperti terbatasnya sekretariat dan ruang pelayanan, kualitas SDM penyuluh perlu di tingkatkan dan prasarana perkantoran yang masih kurang seperti komputer dan internet. Dilihat dari faktor-faktor yang menentukan implemetasi kebijakan program kampung keluarga berencana (KB) pada umunya belum terpenuhi sesuai dengan tujuan system program kampung KB itu sendiri yakni pada system di Kecamatan Kota Barat SOP dan alur pelayanannya tidak tertera di papan informasi jadi masyarakat masih kebingungan saat mengurus berkas pelayanan yang mereka ajukan.

Manajemen Aset Daerah Di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

“…Menurut Kadji (Sumba et al, 2021) perencanaan adalah pengambilan keputusan tentang pekerjaan di masa depan yang merupakan tindakan yang di ambil manajemen organisasi untuk memiliki rencana yang lebih baik untuk kegiatan inti organisasi dalam dalam satu tahun. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rencana kebutuhan barang milik daerah yang terperinci untuk menghubungkan pengadaan barang masa lalu dengan kondisi saat ini sehingga tindakan dapat diambil untuk memenuhi kebutuhan di masa depan (Tjandra & SH, 2022).…”

“…Pelaksanaan yaitu fungsi yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi SKPD bagi pengguna barang dalam penyelenggaraan dan pengelolaan aset daerah (Ma'ruf, 2022). Menurut Kadji (Sumba et al, 2021) pelaksanaan adalah tindakan merealisasikan rencana pelaksanaan kegitan pelayanan publik dalam organisasi dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen teknis pelaksanaan sehingga dapat dieksekusi secara otomatis. Terkait dengan tahap pelaksanaan dalam manajemen aset daerah di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo, berdasarkan hasil temuan penelitian bahwa proses pelaksanaan aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan/ manajemen aset.…”

Pemetaan Faktor Kesejahteraan Keluarga Pada Kampung Keluarga Berkualitas Di Desa Rempung: Analisis Multidimensional Scalling

“…Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk NTB mencapai angka 5.3 juta jiwa (BPS, 2020). Jumlah penduduk yang diproyeksikan terus meningkat dapat menyebabkan kepadatan penduduk yang tidak terkendali (Zuhri, 2014) (Sumba et al, 2021).…”