Tujuan penelitian ini adalah (1) bagaimana proses Implementasi Kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango dilihat dari beberapa aspek (a) aspek tanggung jawab, (b) aspek berkelanjutan, (c) aspek manfaat, (d) aspek nilai ekonomi dan (2) Faktor- faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango meliputi, tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi, kinerja. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang digunakan, diperoleh kesimpulan bahwa (1) proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango meliputi, aspek tanggung jawab, aspek berkelanjutan, aspek manfaat, aspek nilai ekonomi secara keseluruhan pada umumnya telah dilakukan dengan baik, tetapi belum efektif dilaksanakan, masih terdapat kendala seperti keterbatasan bangunan bank sampah, keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya penggajian, serta minimnya pengawasan pihak pemerintah terhadap bank sampah. (2) faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah yang meliputi tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi, dan kinerja. Secara keseluruhan faktor-faktor tersebut belum dilakukan dengan maksimal seperti kurangnya sosialisasi, kurangnya pelatihan dan perlunya peningkatan mengenai sarana dan prasarana, sehingga dapat terpenuhi sesuai dengan harapan dari tujuan sistem bank sampah itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan program kampung KB mengenai perencanaan, pelaksanaan, monev dan faktor-faktor yang menentukan implementasi kebijakan program kampung keluarga berencana (KB), mentalitas, system, networking. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan program kampung keluarga berencana (KB) di Kecamatan Kota Barat pada umumnya telah dilakukan dengan baik, tetapi masih terdapat kendala seperti terbatasnya sekretariat dan ruang pelayanan, kualitas SDM penyuluh perlu di tingkatkan dan prasarana perkantoran yang masih kurang seperti komputer dan internet. Dilihat dari faktor-faktor yang menentukan implemetasi kebijakan program kampung keluarga berencana (KB) pada umunya belum terpenuhi sesuai dengan tujuan system program kampung KB itu sendiri yakni pada system di Kecamatan Kota Barat SOP dan alur pelayanannya tidak tertera di papan informasi jadi masyarakat masih kebingungan saat mengurus berkas pelayanan yang mereka ajukan.

Penelitian ini bertujuan utuk mendeskripsikan tentang inovasi pelayanan publik melalui e-government di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Gorontalo. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengabsahan data dilakukan melalaui teknik kredibilitas dan tranferabilitas. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik interaktif Miles Huberman. Hasil penelitian menunjukan bahwa inovasi pelayanan dokumen kependudukan melalui e-governement di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo berupa pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi dan pelayanan daring telah dilaksanakan namun belum optimal. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan aplikasi pelayanan berbasis elektronik.

ABSTRAK Tujuan Program KKS Pengabdian ini adalah untuk mendorong dalam upaya mengurangi risiko bencana melalui pengembangan  potensi desa di desa Balayo dan desa Dudepo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato. Kegiatan KKS Pengabdian melibatkan 30 orang Mahasiswa Peserta KKS yang disebarkan pada di Desa Balayo dan Desa Dudepo Kecamatan Patilanggio. Metode yang digunakan adalah melalui Pemberdayaan masyarakat dengan melakukan Pendidikan dan Pelatihan serta Pendampingan oleh Dosen Pembimbing Lapangan, dinas terkait dan mahasiswa peserta KKS yang ditempatkan dilokasi pengabdian. Pada tahapan awal tim bersama mahasiswa peserta KKS Pengabdian mengadakan observasi dan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, permasalahan yang terkait dengan pengembangan potensi desa dan aktivitas masyarakat serta pemerintahan desa akan dijadikan acuan pula dalam menyusun program kerja KKS Pengabdian.  Hasil dari kegiatan yang telah dicapai antara lain pembahasan rencana penanggulangan bencana, pembentukan forum relawan dan relawan penanggulangan bencana, pembuatan peta dan analisis resiko rawan bencana, pembuatan papan peringatan rawan bencana, pengembangan potensi desa yang dimiliki oleh desa yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, penyuluhan kesehatan dan pemeliharaan kebersihan lingkungan dan pelatihan kripik pisang untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Target akhir dari Program KKS Pengabdian ini menyiapkan desa tangguh bencana melalui peran forum relawan dan Satgas tangguh bencana di Desa Balayo dan Dudepo Kecamatan Patilanggio. Kata Kunci: Tangguh Bencana, Desa Mandiri

ABSTRAK   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan kompetensi aparatur di bidang pelayanan perizinan daerah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Pengembangan Kompetensi Aparatur di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dilakukan melalui: (1) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika  PNS, di samping pengetahuan dasar tentang system penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat,  dan (2) Diklat dalam Jabatan, bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dan sikap PNS untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.   Kata Kunci: Pengembangan; Kompetensi; Aparatur; Pelayanan Peizinan Daerah