Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Surabaya

Abstract

<p align="center"> </p><p><em>The problem of children in Indonesia is quite alarming. The Child Friendly City </em>(Kota Layak Anak/KLA)<em> development policy is the government's effort in overcoming these child problems. In implementing Child Friendly City, there are five parts is: First, civil rights and freedoms. Second, freedom when in a family environment and alternative care. Third, the right to basic welfare and health. Fourth, education, the use of spare time and cultural activities and fifth, special protection guarantees. Surabaya has been awarded as a Child Friendly City for the main category four times. The award is given to districts/cities that are successful and committed to every indicator of the KLA policy assessment. The award received by Surabaya does not indicate that has been implemented 100%. This research was conducted in a qualitative descriptive manner. This research was conducted at the Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana </em>(DP3APPKB) <em>in Surabaya. Data was collected by observational interviews and documentation. The focus in this study is based on the theory of Mazmanian and Sabatier policy implementation, namely: 1) Problem characteristics, 2) Policy characteristics, and 3) Policy environment. The analytical technique used is the Miles and Huberman Interactive Model. The data validity technique used is source triangulation. The results of this study are that the tractability of the problem in child-friendly city policies can be understood and overcome. Policy characteristics in child-friendly city policies are already good. The policy environment on the implementation of child-friendly cities has been going well.</em></p><p> </p><p>Permasalahan anak di Indonesia cukup memprihatinkan. Kebijakan pengembangan <em>Child Friendly City</em> (Kota Layak Anak/KLA) merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan anak tersebut. Dalam melaksanakan Kota Layak Anak<em> </em>terdapat lima bagian dari pemenuhan hak istimewa anak yaitu: Pertama, hak sipil dan kebebasan. Kedua, kebebasan ketika dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ketiga, hak atas kesejahteraan dan kesehatan dasar. Keempat, hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan kelima, hak atas jaminan perlindungan khusus. Kota Surabaya telah memperoleh penghargaan sebagai Kota Layak Anak kategori utama sebanyak empat kali. Penghargaan tersebut diberikan kepada kabupaten/kota yang berhasil dan berkomitmen dalam memenuhi setiap indikator pengukuran penilaian kebijakan KLA. Penghargaan yang didapat oleh Kota Surabaya, tidak mengindikasikan bahwa pencapaian kebijakan KLA telah terlaksana 100%. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Fokus dalam penelitian ini didasarkan pada teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier yaitu: 1) Karakteristik Masalah, 2) Karakteristik kebijakan, dan 3) Lingkungan debijakan. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan <em>Interactive Model</em> Miles and Huberman, yaitu triangulasi sumber. Hasil penelitian ini yaitu karakteristik masalah pada kebijakan Kota Layak Anak sudah dapat dipahami dan diatasi. Karakteristik kebijakan pada kebijakan Kota Layak Anak sudah baik. Lingkungan kebijakan pada implementasi Kota Layak Anak sudah berjalan dengan baik.</p><p> </p>

Kebijakan Penanggulangan HIV/Aids dalam Perspektif Health Policy Triangle Analysis di Kota Surabaya

“…"Kemudian, masyarakat akan terbengkalai terutama pengidap HIV/AIDS yang tidak akan mendapatkan solusi berupa pengobatan dari pemerintah tanpa adanya regulasi tersebut. Hal tersebut selaras dengan pendapat Pratiwi & Kriswibowo (2022) bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan suatu kebijakan meliputi dukungan publik, sumber daya manusia serta aturan-aturan yang dibuat guna menjelaskan konsitensi serta kejelasan tujuan sehingga terhindar dari tumpang tindih kewenangan.…”