Implementasi Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Sosial Kota Sukabumi

Abstract

Penyandang disabilitas termasuk ke dalam kelompok minoritas yang tentunya perlu mendapatkan pelayanan dan perlindungan khusus yang diberikan baik itu oleh pemerintah maupun masyarakat. Saat ini, dengan dihadapkannya pandemi Covid-19 membuat penyandang disabilitas menjadi kelompok yang memiliki kerentanan dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan individu lainnya. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk tetap dapat memperhatikan kelompok minoritas yaitu dengan adanya program rehabilitasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas pada masa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi penyadang disabilitas pada masa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi belum optimal karena adanya refocusing anggaran yang menyebabkan rehabilitasi sosial dasar ini lebih memprioritaskan pada aspek pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pemberian permakanan dan penyediaan sandang, serta akses pelayanan kesehatan yang diantaranya yaitu memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan vaksinasi. Selanjutnya, apabila dilihat dari dimensi komunikasi, disposisi, struktur birokrasi sudah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi apabila dilihat dari dimensi sumber daya manusia Dinas Sosial Kota Sukabumi belum mempunyai Tenaga Kerja Sosial Pendamping Disabilitas (TKSPD).

Evaluasi Satu Dekade Pembangunan Zona Integritas di Instansi Pemerintah Pusat Indonesia

“…Selanjutnya, Kementerian PANRB diharapkan dapat memberikan arahan dan memfasilitasi diskusi untuk penyelarasan pemahaman terhadap aturan pembangunan ZI yang terbaru melalui sosialisasi dan asistensi kepada Instansi Pemerintah Pusat, terutama instansi yang belum memiliki unit kerja ZI yang lolos berpredikat ZI WBK maupun instansi yang memiliki unit kerja berpredikat ZI WBK, namun belum memiliki unit kerja berpredikat ZI WBBM. Dengan sosialisasi kebijakan dapat dijelaskan secara lengkap sesuai dengan tujuan dan manfaat kebijakan (Nur Asriansyah et al, 2022). Implementasi pembangunan ZI WBK/WBBM ini sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi Indonesia, untuk itu Instansi Pemerintah Pusat yang belum mendapat ZI WBK/WBBM tidak perlu malu untuk melakukan benchmarking dan studi banding antar instansi Pemerintah Pusat yang telah berhasil memiliki inovasi reformasi birokrasi yang bagus.…”