Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Bidang Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan

Abstract

Abstract
 The Walfare Welfare State while on duty as night watchman, their poor community cannot fulfill their primary needs, be it food or clothing, resulting in minimal health care, children who drop out of school, rampant malnutrition. Social welfare cannot be obtained because the attention of the community and government is very minimal and limited. The rights of the poor in the fields of education and health need to be protected as guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and in its implementation, the role of the government is needed to ensure the improvement of the welfare of life by utilizing the potential of natural resources through integrated and sustainable management in a planned manner, for sustainability. people's lives. The problems in this paper are as follows 1. How is the Implementation of Law Number 13 Year 2011 in the Education and Health Sector? 2. What are the obstacles faced by the Government in dealing with the Poor in the Education and Health Sector? The writing method used is normative. The results of the discussion of this paper are poverty management by fulfilling the rights of the poor through education and education and health services by providing assistance with the Harapan Family program and the BPJS-KIS. which is the basic right of the poor fulfilled by the government. Constraints faced by the Government The data that is used as a proposal for prospective participants to receive BPJS-KIS and PKH assistance obtained from PPLS data is still a lot of double. The mindset of the community is more concerned with earning a living than continuing education. Access to isolated areas is difficult to distribute aid for poverty reduction in fulfilling the rights of the poor.
 Keywords: Government, Poor, Welfare
 Abstrak
 Negara kesejahteraan Walfare staat bertugas sebagai penjaga malam, Masyarakat miskin mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan yang utama baik itu pangan maupun sandang sehingga berakibat minimnya pemeliharaan kesehatan, anak yang mengalami putus sekolah, maraknya gizi buruk. Kesejahteraan sosial tidak dapat diperoleh karena perhatian dari masyarakat dan pemerintah sangat minim dan terbatas. Hak-hak masyarakat miskin dalam bidang pendidikan dan kesehatan perlu dilindungi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam pelaksanaannya diperlukan peran pemerintah untuk menjamin peningkatan kesejahteraan hidup dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam melalui pengelolaan terpadu dan berkesinambungan secara terencana, bagi kelangsungan hidup rakyat. Permasalahan dalam tulisan ini sebagai berikut 1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan ? 2. Apa kendala yang dihadapi Pemerintah Terhadap penanganan Fakir Miskin Dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan? Metode penulisan yang digunakan adalah normatif. Hasil pembahasan penulisan ini adalah penanganan kemiskinan dengan memenuhi hak masyarakat miskin melalui pendidikan dan pendidikan dan pelayanan kesehatan dengan memberikan bantuan program keluarga Harapan dan BPJS-KIS. yang merupakan hak dasar masyarakat miskin terpenuhi oleh pemerintah. Kendala yang dihadapi Pemerintah Data yang menjadi ajuan yang diperoleh yang menjadi calon peserta penerima BPJS- KIS dan bantuan PKH yang didapat dari data PPLS masih banyak yang double, Pola pikir masayarakat yang lebih mementingkan mencari nafkah daripada melanjutkan pendidikan. Akses daerah yang terisolir sulitnya untuk menyalurkan bantuan untuk penanganan kemiskinan dalam memenuhi hak masyarakat miskin.
 Kata Kunci: Pemerintah, Masyarakat Miskin, Kesejahteraan.

Implementasi Program Bedah Rumah Studi Analisis Baznas Kabupaten Pasaman Pada Tahun 2017 Sampai 2019

“…151 ingin bahwa Allah mengampunimu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". Dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2011 dikatakan bahwa kemiskinan merupakan tanggung jawab masyarakat dan juga tanggung jawab pemerintah (Pipi Susanti, 2020). Begitu pula dengan kehadiran Baznas, hadir di berbagai kabupaten dan kota yang bertujuan mengelola zakat dan mendistribusikannya kepada masyarakat yang membutuhkan.…”

The Role of the Spatial Planning and Job Creation Office in the Issuance of Building Permits to Realize Balanced Housing

“…Awareness of the importance of this concept is what encourages the government to adopt it through the establishment of a balanced residential environment. (Susanti, 2020) houses or in the form of flats between public flats and commercial flats (Yosita & Nurcahya, 2015). The background for the creation of balanced housing is to avoid the creation of a residential environment with residential groupings that can encourage social insecurity.…”