2013
DOI: 10.7226/jtfm.19.3.178
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Implications of the Private Property Right to the Community Forest Businesses Formalization through the Certification Policy

Abstract: This study aimed to analyze the implication of formalization of community forest business efforts through mandatory timber legality certification policy. Field survey was conducted in March-April 2012

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
2
1
1

Citation Types

0
7
0
4

Year Published

2017
2017
2024
2024

Publication Types

Select...
7

Relationship

2
5

Authors

Journals

citations
Cited by 7 publications
(11 citation statements)
references
References 12 publications
0
7
0
4
Order By: Relevance
“…Community forests are planted mostly on land with clear proofs of ownership in some form (Nugroho et al 2013). Community forests in Nusapati village was funded by the government.…”
Section: Forests In Nusapati Villagementioning
confidence: 99%
“…Community forests are planted mostly on land with clear proofs of ownership in some form (Nugroho et al 2013). Community forests in Nusapati village was funded by the government.…”
Section: Forests In Nusapati Villagementioning
confidence: 99%
“…Syahadat and Effendi (2007) menyebutkan bahwa kayu rakyat adalah hasil hutan yang diperoleh dari lahan milik sendiri, maka pengolahan dan pemanfaatan hasil hutan sepenuhnya menjadi hak milik mereka, sedangkan fungsi pemerintah dalam hal ini hanya melakukan pembinaan untuk menjamin kelestarian hutan. Hal ini sejalan dengan Nugroho and Tiryana (2013) yang menyatakan bahwa hutan rakyat kepemilikannya bersifat pribadi milik rakyat atau masyarakat, sehingga hak pengelolaanya juga menjadi domain pemiliknya secara utuh. Sementara kelembagaan pemasaran berdasarkan dimensi aturan mainnya termasuk dalam kondisi sedang (cukup efektif).…”
Section: Hasil Dan Pembahasan Efektivitas Kelembagaanunclassified
“…Permasalahan yang ada dalam subsistem produksi, pemasaran, dan pengolahan sangat berhubungan dengan persoalan penataan kelembagaan yang memerlukan penelitian yang seksama dan aplikatif (Hardjanto, Hero, & Trison, 2012). Pada dasarnya, kelembagaan dibangun untuk mencegah peluang terjadinya perilaku opportunistik, menekan perilaku rent seeking dan free riding behaviour serta meningkatkan pertukaran informasi antar pihak yang berhubungan sehingga menekan biaya koordinasi (Eggertson, 1990) dalam Nugroho and Tiryana (2013). Pada tiga dekade terakhir, hutan rakyat menjadi prioritas utama dalam penyusunan kebijakan kehutanan Gauld (2000) dalam Maryudi et al (2012).…”
unclassified
“…The economic benefits contribute to farmer income (Hardjanto 2001;Darusman & Hardjanto 2006), while environmental benefits, e.g., maintaining the water source discharge (Widarti 2015) benefited by the wider community. Main motivation of the smallholder in developing the forests, especially in Java Island, is economic reasons (Lastini 2012;Nugroho & Tiryana 2013).…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%