Implikasi Diskresi Kepala Kantor Pertanahan dalam Pendaftaran Tanah

Abstract

Pada keadaan tertentu menteri pertanahan serta kepala kantor pertanahan dapat mendaftarkan pemindaan hak atas tanah dalam suatu bidang tanah hak milik, yang dalam hal ini aktanya tidak dibuat oleh Penjabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT. Hal tersebut berbanding terbalik dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan bahwa pemindahan hak atas suatu bidang tanah hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi hukum dari kebijakan kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah? Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kebijakan mendaftarkan pemindahan hak milik atas sebidang tanah yang dilakukan oleh kepala kantor pertanahan bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga pemindahan hak atas sebidang tanah yang dilakukan tidak sah menurut hukum. Implikasi berlaku sepanjang kepala kantor pertanahan dengan terang-terangan mendaftarkan hak milik atas sebidang tanah di daerah perkotaan, sehingga dapat dipastikan tidak termasuk kategori daerah terpencil sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997. Dengan demikian, perlu dilakukan perubahan isi dalam Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997, mengenai pengaturan dalam keadaan tertentu. Akan lebih baik jika keadaan tertantu yang dimaksud diperinci dalam batang tubuh sehingga tidak menimbulkan multi interprestasi yang dapat menjadi celah penyalahgunaan wewenang sehingga berpotensi merugikan masyarakat. Kata Kunci: Implikasi Hukum, Kebijakan, Pendaftaran Tanah.

Bentuk Penyelesaian Sertifikat Tumpang Tindih Hak Milik Atas Tanah Di Tangani Oleh Swa Law Office

“…Kepastian akan perlindungan hukum jika dilihat penggunaan UUPA pasal 19 ini tanda bukti sertifikat sebagai sarana penunjuka adanya kepemilikan hak atas tanah seseorang yang jika dipahami dalam keberadaanya (subjek hukum, objek hukum dan perstiwa hukum yanga terjadi) serta adanya data yang termuat (letak, batas, luass dan bangunan yang dimuat disana) sebagai penunjaga apabila terjadi permaslaahan sengketa akan tanah (Hamidah, 2019). Capaian yang akan didapat dalam hala pendaftaraab tanah yang dikeluarja na memiliki fungis dan pernanan bagi pemiliknya termuat dalam pasal 19 UUPA ayat 2 huruf C sebagai bentuk perlindungan hukum individu akan kepemilikan sebidang tanah ketika sudah adanya nama kepemilikan dalam sertifikat yang ada.…”

The Role of The National Land Agency in Preventing and Setting Land Disputes in Indonesia

“…For example, in the case of land procurement for the public interest, even though it is regulated in Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest, in practice there are still frequent conflicts between the government and the community regarding compensation and relocation. (Hamidah, 2019)Therefore, it is important to carry out in-depth research on the role of BPN in preventing and resolving land disputes in Indonesia. So the author is interested in conducting research entitled "The Role of the National Land Agency in Preventing and Resolving Land Disputes in Indonesia".…”