Implikasi Perubahan Peruntukan Prasarana Dan Sarana Terhadap Pemilik Rumah Dalam Mewujudkan Lingkungan Yang Berkelanjutan

Abstract

K ebutuhan terhadap perumahan telah mengalami peningkatan, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat dunia, terutama pada masyarakat perkotaan, dimana populasi penduduknya sangat besar, sehingga memaksa pemerintah untuk berupaya memenuhi kebutuhan akan perumahan di tengah berbagai kendala seperti keterbatasan lahan perumahan. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu implikasi perubahan peruntukan prasarana dan sarana terhadap pemilik rumah yang mengalami kerugian di kawasan permukiman dan arah pengaturan peruntukan prasarana dan sarana di kawasan permukiman dalam mewujudkan lingkungan yang teratur, serasi dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui penelitian kepustakaan yang menitikberatkan terhadap data sekunder yang difokuskan untuk mengkaji kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Analisis data yang dipergunakan adalah yuridis kualitatif yakni memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa implikasi perubahan peruntukan prasarana dan sarana terhadap pemilik rumah yang mengalami kerugian di kawasan permukiman yaitu terjadi eksklusifitas dalam pemanfaatan fasilitas tersebut, karena fasilitas sosial dan fasilitas umum merupakan public goods yang pemanfaatannya tidak dipungut biaya dan tidak boleh ada pihak yang dikecualikan dalam pemanfaatan fasilitas tersebut. Pemilik rumah dapat mengajukan tuntutan kepada pengembang perumahan untuk mendapatkan kompensasi akibat dari kerugian yang dialaminya. Arah pengaturan peruntukan prasarana dan sarana di kawasan permukiman dalam mewujudkan lingkungan yang teratur, serasi dan berkelanjutan adalah untuk mengawasi, mengendalikan dan memanfaatkan ruang, lahan serta sumber daya alam yang tersedia dalam pelaksanaan pembangunan perumahan di kawasan permukiman, sehingga dapat menciptakan keteraturan dan keterpaduan antara lahan yang akan dibangun dengan persentase yang telah diatur. Kata kunci: lingkungan yang berkelanjutan; pemilik rumah; prasarana dan sarana.

Strategi Penyediaan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Kota Cilegon

“…Seringkali kepemilikan rumah dijadikan indikator keberhasilan seseorang sehingga selain sebagai tempat hunian kepemilikan rumah dapat dijadikan aset untuk pengembangan usaha. Pemenuhan kebutuhan dasar rumah (papan) bertujuan untuk meningkatkan daya taraf hidup masyarakat yang berimplikasi pada rumah yang layak, aman, teratur dan lingkungan yang sehat (1).…”

“…Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan hidup yang layak, bunyi pasal 28 H ayat 1, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.". Dalil tersebut didukung dengan Undang-Undang No 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 5 ayat (1), "Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah" dan pasal 121 ayat 1 "Pemerintah daerah harus melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman" (2).…”