Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi

Abstract

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kedudukan KPK yang mulanya merupakan lembaga non pemerintah kini termasuk dalam rumpun cabang kekuasaan pemerintah (Auxiliary State Organ). Keseluruhan lembaga pemberantasan korupsi (diluar Kepolisian dan Kejaksaan) yang masih bertahan sampai saat ini hanyalah Komisi Pemberantasan Korupsi yakni komisi independen yang diberi kewenangan pro justitia dalam melakukan penindakan tindak pidana korupsi selama ini bukan tanpa kritik. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya (sebelum revisi Undang-Undang), para ahli banyak mengkritik mengenai kelembagaannya yang berstatus “independen” tersebut. Tujuan penulisan jurnal ini mengetahui apakah perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi telah melahirkan konsep lembaga negara independen bagi KPK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sementara itu, pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekaatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menerangkan jika secara keseluruhan perubahan Undang-Undang KPK belum melahirkan konsep lembaga negara yang independen karena masih terdapatnya pengaturan pasal mengintervensi independensi kewenangan penindakan korupsi oleh KPK.

Kebijakan Formulasi Ketentuan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

“…Indonesia telah meratifikasi konvensi anti korupsi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) tahun 2003 guna menjalin kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi secara lokal dan internasional. 5 Berdasarkan hal tersebut maka, dalam menanggulangi tindak pidana korupsi ini dimulai dengan sifat yang berupa pencegahan atau preventif maupun yang represif. 6 Namun pemberantasan korupsi serta penyelamatan aset negara, hendaknya harus dilakukan juga secara komprehensif dan sistematik.…”

Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk)

“…Berbeda dengan KPPU, KPK merupakan suatu lembaga negara yang memiliki fungsi dan wewenang dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. 16 Ketika melaksanakan tugasnya, KPK harus memiliki lima acuan sebagai pedoman, antara lain: kepastian dalam melaksanakan pedoman, transparan, memiliki sifat yang akuntabilitas, mengutamakan kepentingan publik, dan proporsionalitas. KPK memiliki tanggung jawab yang besar kepada masyarakat luas dan harus memberikan laporannya secara terbuka, lengkap, berkala kepada Lembaga Eksekutif (dalam hal ini Presiden), Legislatif (dalam hal ini DPR), dan BPK.…”

Institutional Importance in the Indonesian Rigidity System

“…Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia. 17 Kedudukan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan yang dianut negara Indonesia masih menarik untuk diperbincangkan. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga bantu negara yang dapat disamakan dengan lembaga negara yang tertuang dalam UUD 1945 karena sama-sama mempunyai struktur organisasi yang sama dengan lembaga negara mempunyai sekjen dan badan Litbang yang dimiliki lembaga negara yang lain sama seperti Komisi Yudisial, dapat dikatakan bahwa kedudukannya secara struktural sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.…”