Indonesian Cultural Policy in the Reform Era

Jones, Tod

doi:10.5728/indonesia.93.0147

Cited by 31 publications

(10 citation statements)

References 36 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…It was caused by the presence of control and prohibition of some activities that would disturb public order or ideological threat, especially communism. New Order government through the Directorate of Culture supervised, assessed, and controlled every cultural activity, including women's activities (Jones, 2012).…”

Section: The Flourish Of Literary Work After Reformation Eramentioning

confidence: 99%

Women’s Socio-Political Dynamics in Indonesian Literature

Wajiran

Fadillah

2020

View full text Add to dashboard Cite

Literary works have been believed to be media to spread ideas or ideology. This paper seeks to examine the images of women before Indonesia’s Reformation Era as reflected in Ahmad Tohari's Bekisar Merah and after the Reformation Era as reflected in Ayu Utami's Saman. By employing qualitative modes of inquiry and theories in the sociology of literature, this study has shown that images of women before and after Indonesia’s Reformation Era were depicted differently. Before Indonesia’s Reformation Era, the image of women tended to be submissive in dealing with the socio-political dynamics, while after the Reformation Era in 1998, they were depicted as progressive and even rebellious. However, it is also important to notice that this difference indicated the writers' political and ideological preference in describing the women’s position in Indonesian society in their era. The findings of this study support Gramsci's idea about ideological or cultural hegemony presented by literary work.

show abstract

Section: The Flourish Of Literary Work After Reformation Eramentioning

confidence: 99%

Women’s Socio-Political Dynamics in Indonesian Literature

Wajiran

Fadillah

2020

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Lebih jauh lagi, museumisasi ini dapat diartikan sebagai orientasi kebijakan kebudayaan suatu pemerintah daerah. Terkait dengan kebijakan kebudayaan, Jones (2007Jones ( , 2012 mengungkapkan adanya agenda dan pendekatan yang berbeda-beda yang bersaing untuk mewarnai kebijakan kebudayaan Indonesia pascareformasi. Terlepas dari adanya persaingan tersebut, satu pendekatan yang masih berlaku yaitu yang memandang kebudayaan sebagai alat untuk pembangunan sosial dan ekonomi (Jones, 2007(Jones, , 2012.…”

Section: Pendahuluanunclassified

“…Terkait dengan kebijakan kebudayaan, Jones (2007Jones ( , 2012 mengungkapkan adanya agenda dan pendekatan yang berbeda-beda yang bersaing untuk mewarnai kebijakan kebudayaan Indonesia pascareformasi. Terlepas dari adanya persaingan tersebut, satu pendekatan yang masih berlaku yaitu yang memandang kebudayaan sebagai alat untuk pembangunan sosial dan ekonomi (Jones, 2007(Jones, , 2012. Pendapat Jones tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Erb (2007) tentang museumisasi, yaitu bahwa orientasi kebijakan kebudayaan di Indonesia masih banyak menekankan aspek kepentingan ekonomi, misalnya untuk pariwisata.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Permasalahan Dalam Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Problems in Services for the Adherents of the Belief in One God)

Hendrik¹

2019

Inovasi

View full text Add to dashboard Cite

Tulisan ini membahas tentang konsekuensi penempatan urusan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME) dalam kebijakan kebudayaan di Indonesia. Hal tersebut menarik untuk didiskusikan mengingat kepercayaan terhadap Tuhan YME bagi para pemeluknya merupakan agama, dalam kadar tertentu. Selain itu, perlakuan pemerintah juga menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan YME merupakan agama, misalnya kolom agama di KTP yang boleh dikosongkan. Namun, kebijakan mengenai kepercayaan terhadap Tuhan YME ditangani oleh lembaga yang bertanggung jawab untuk kebijakan kebudayaan, yaitu Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi (DKT), yang bernaung di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kajian mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan YME masih sedikit. Sehubungan dengan itu, tulisan ini dibuat dengan harapan dapat memberi sumbangsih terhadap khazanah literatur yang membahas tentang hal tersebut. Tulisan ini dibuat berdasarkan kajian dokumen. Data yang digunakan berupa hasil evaluasi pelayanan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME, yang dikeluarkan oleh DKT pada Tahun 2016. Hasil evaluasi tersebut berisi jenis pelayanan kepada penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME, dasar hukumnya, permasalahannya, serta solusi yang dijalankan oleh pihak-pihak terkait dalam mengatasi permasalahan yang ada. Berdasarkan data tersebut, tulisan ini menganalisis berbagai permasalahan yang timbul dalam pelayanan kepada penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME di berbagai daerah di Indonesia. Kata kunci: Kepercayaan terhadap Tuhan YME, penghayat, agama, kebijakan kebudayaan

show abstract

“…Studi tentang politik kebudayaan dan kebijakan budaya di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa ahli baik dari dalam maupun luar negeri, antara lain Jennifer Lindsay (1995), Joergen Hellman (1999), Tod Jones (2005), Julianti Parani (2011), dan Dhanang Respati Puguh (2015. Lindsay membahas tentang kebijakan budaya di Asia Tenggara; Hellman membahas tentang revitalisasi teater tradisional yang memfokuskan pada Longser; Jones membahas tentang kebijakan kebudayaan Indonesia selama periode 1950-2003; Parani membahas tentang seni pertunjukan Indonesia sebagai suatu politik kebudayaan; Puguh membahas tentang kebijakan-kebijakan budaya untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Jawa Surakarta.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Melestarikan dan Mengembangkan Warisan Budaya: Kebijakan Budaya Semarangan Dalam Perspektif Sejarah

Puguh

2017

Jurnal Sejarah Citra Lekha

View full text Add to dashboard Cite

Semarang has developed as a diverse city. The communities who lived in Semarang history has produced a hybrid culture patterned Semarang which in the next time become as "Semarangan culture". At that time of Indonesia's independence there is awareness to preserve the cultural heritage of Semarangan either by local governments and communities of Semarang. The preservation and development cultural heritage of Semarangan continues which among other things aims to establish a cultural identity for the community and theie city. However, such efforts have not been able to achieve the expected results, because the Semarangan culture is less able to perform in a stage of cultural life in their own city and national culture.Keywords: Cultural heritage; Performing arts; Tradition ceremony; Cultural policy Abstrak Semarang telah tumbuh sebagai kota yang majemuk. Komunitas-komunitas sejarah yang tinggal di Semarang telah menghasilkan kebudayaan Semarang yang bercorak hibrida yang pada masa kemudian dikenal sebagai "budaya Semarangan". Pada masa Indonesia merdeka terdapat kesadaran untuk melestarikan warisan budaya Semarangan baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat Semarang. Upaya-upaya untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya Semarangan terus dilakukan yang antara lain bertujuan untuk membentuk identitas budaya bagi masyarakat dan kotanya. Namun, upaya-upaya itu belum mampu mencapai hasil yang diharapkan, karena budaya Semarangan kurang dapat tampil dalam panggung kehidupan budaya di kotanya sendiri dan budaya nasional.

show abstract

Indonesian Cultural Policy in the Reform Era

Cited by 31 publications

References 36 publications

Women’s Socio-Political Dynamics in Indonesian Literature

Women’s Socio-Political Dynamics in Indonesian Literature

Permasalahan Dalam Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Problems in Services for the Adherents of the Belief in One God)

Melestarikan dan Mengembangkan Warisan Budaya: Kebijakan Budaya Semarangan Dalam Perspektif Sejarah

Contact Info

Product

Resources

About