Inkompatibilitas Asas Pengaturan Sistem Pemilu Dengan Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia

Riwanto, Agus

doi:10.20885/iustum.vol21.iss4.art1

Cited by 3 publications

(3 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Titik berat pemerintahan dalam arti sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja. (Riwanto 2014) Menurut Suhady, pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya adalah the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect. Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya.…”

Section: A Konsep Sejarahunclassified

Reorientasi asas keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdapat pada norma hukum mengenai kewenangan perijinan di bidang investasi

IRMAN¹

2022

Preprint

View full text Add to dashboard Cite

Pembaharuan Undang-Undang Penanaman Modal seyogianya memperhatikan nilai-nilai Pancasila, asas keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan sistem berpemerintahan Indonesia, dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum mengenai keadilan-keserasian norma hukum mengenai kewenangan perijinan di bidang investasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Karena secara normatif, kewenangan dimaksud semestinya berada pada Pemerintah Daerah.Oleh karena itu, perlu dilakukan sinkronisasi norma hukum mengenai hal tersebut antara sistem pengaturan norma hukum pemerintahan daerah, penanaman modal, dan investasi di bidang teknis sektoral satu sama lain (bersifat horisontal), dan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (bersifat vertikal), dengan “batu uji” nilai-nilai Pancasila dan asas keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

show abstract

Section: A Konsep Sejarahunclassified

Reorientasi asas keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdapat pada norma hukum mengenai kewenangan perijinan di bidang investasi

IRMAN¹

2022

Preprint

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu kota Negara Republik Indonesia Jakarta.Selain itu tidak banyak yang menonjol dari pemerintahan daerah. (Riwanto, 2014) Periode VI (1999VI ( -2004 Pada periode ini berlaku Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.…”

Section: B Identifikasi Masing-masing Priode Pemerintahan Daerahunclassified

metode perolehan dan batas-batas wewenang pemerintahan

RAHMAN

2022

Preprint

View full text Add to dashboard Cite

Administratif wewenang dapat diperoleh dengan cara atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah cara untuk mendapatkan otoritas yang diberikan atau ditugaskan kepada suatu posisi tertentu. Kewenangan pendelegasian merupakan bentuk transfer wewenang, dan wewenang mandat adalah penugasan otoritas. Batas penggunaan administratif kewenangan diukur berdasarkan legalitas asas, baik legalitas formal maupun legalitas materiil. Legalitas formal berkaitan dengan kekuasaan dan prosedur dan legalitas materiil yang berkaitan dengan tujuan pemberian wewenang oleh undang-undang dan peraturan. Cacat kekuasaan akan mengakibatkan tindakan pemerintah batal demi hukum, sedangkan cacat prosedural dapat diajukan, tetapi tidak oleh hukum.

show abstract

“…50.000 - Rp.200.000 per pemilih, pemberian door prize, bantuan sosial, pembelian pulsa, pemberian pakaian, pengobatan gratis hingga perbaikan infrastruktur seperti pengaspalan jalan, semenisasi dan perbaikan fasilitas publik. Berbagai bentuk kecurangan ini dapat dikualifikasikan sebagai politik uang (Riwanto, 2014).…”

Section: Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Dan Korupsi Politikunclassified

Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?

Pratiwi

2018

Jurtripol

View full text Add to dashboard Cite

Penelitian ini mengkaji sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia yang melahirkan perilaku korupsi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa sistem pemilu proporsional terbuka yang melahirkan korupsi dikalangan anggota DPR dan DPRD. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan dekriptif. Sumber data yang digunakan, yaitu data primer yang berdasarkan peraturan perundangan dan dokumen resmi yang terkait sistem pemilu di Indonesia. Sedangkan data sekunder meliputi literatur yang relevan dengan penelitian berupa buku, artikel dari majalah, surat kabar, atau jurnal ilmiah, siaran pers, serta penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan sistem pemilu daftar terbuka dan korupsi politik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pemilu proporsional terbuka bertujuan agar menghasilkan wakil rakyat yang akuntabel dan dekat dengan konstituennya. Sistem pemilu ini berpotensi melahirkan korupsi politik karena biaya politik yang mahal selama berkompetisi dalam pemilu.

show abstract

Inkompatibilitas Asas Pengaturan Sistem Pemilu Dengan Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia

Cited by 3 publications

References 0 publications

Reorientasi asas keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdapat pada norma hukum mengenai kewenangan perijinan di bidang investasi

Reorientasi asas keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdapat pada norma hukum mengenai kewenangan perijinan di bidang investasi

metode perolehan dan batas-batas wewenang pemerintahan

Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?

Contact Info

Product

Resources

About