Inovasi Aplikasi Bebaya untuk Pemulihan Perekonomian UMKM di Kota Samarinda

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menjaga eksistensi pelaku UMKM di tengah perkembangan digitalisasi dan pandemi Covid-19 dengan menerapkan inovasi sektor publik dalam pemberdayaan UMKM. Tujuannya adalah mendeskripsikan dan menganalisis inovasi penerapan aplikasi Bebaya yang efektif oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda, serta mengidentifikasi faktor penghambat inovasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi aplikasi Bebaya telah sesuai dengan karakteristik inovasi, namun terdapat faktor penghambat seperti kurangnya koordinasi dan komunikasi dalam pengembangan inovasi, kurangnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat, ketidaktepatan sosialisasi dan promosi, penurunan transaksi akibat distribusi produk inovatif yang tidak konsisten, serta belum mencakup seluruh lapisan masyarakat. Implikasi penelitian ini adalah perlunya peningkatan koordinasi dan komunikasi, peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat, sosialisasi dan promosi yang lebih tepat, serta distribusi produk inovatif yang konsisten untuk mendukung pemberdayaan UMKM. Dengan mengatasi faktor penghambat ini, inovasi aplikasi Bebaya dapat lebih efektif dalam menjaga eksistensi pelaku UMKM di era digitalisasi dan pandemi Covid-19.

Inovasi Kolaboratif pada Kepemimpinan Bapa Raja dalam Masa Krisis COVID-19 di Bumi Raja-Raja

“…Peran-peran ini merefleksikan fleksibilitas dan adaptabilitas pemerintah dalam menghadapi tantangan dalam penanganan pandemi COVID-19. Dengan mengemban peran sebagai pengintegrasian inovasi (Imawan & Prasongko, 2022), pencari inovasi (Putri Vidiastuti et al, 2023, pembela inovasi (Perdana et al, 2023), atau pemicu inovasi (Wattimena et al, 2021), lembaga pemerintah dapat memanfaatkan kekuatan kolaborasi dan kreativitas dari berbagai entitas eksternal untuk mencapai solusi inovatif yang lebih optimal dan berdampak positif (Ben Bommert, 2010 Untuk menciptakan inovasi, pemerintah perlu mengadakan pelayanan publik yang memberikan kesempatan bagi pihak luar untuk menyampaikan gagasan dan ide-ide mereka. Dalam kerangka normatif, partisipasi aktif masyarakat bahkan diwajibkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Bekkers & Tummers, 2018;Ben Bommert, 2010).…”