Internalisasi Etika Birokrasi Dan Penguatan Sistem Pengendalian Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Mencegah Korupsi

Abstract

ABSTRAKKorupsi di Indonesia bukan hanya persoalan hukum atau sebuah penyimpangan perilaku. Lebih daripada itu, korupsi merupakan persoalan etika politik. Segala bentuk gratifikasi demi kepentingan pribadi merupakan sebuah bentuk korupsi. Dari sudut pandang etika birokrasi, korupsi berkembang karena kelemahan sistem penegakan hukum atauu kurangnya orientasi kepentingan publik baik dalam praktik maupun dalam kebijakan politik. Oleh karena itu, menguatkan internalisasi etika birokrasi menjadi cara yang paling efektif untuk mengatasi korupsi sampai ke akarnya. Etika politik yang dimaksud tidak dapat berjalan sendiri dan hanya mengedepankan kebebasan politik yang seringkali melindungi hak dan kepentingan pribadi, melainkan harus dibangun dan dikembangkan sejalan dengan demokratisasi. Lebih dari itu, korupsi harus diberantas dengan memperkuat etika politik kewarganegaraan, tanggung jawab kehidupan bernegara, semangat berkorban untuk negara, keadilan dan representasi sumber daya manusia dan pembentukan kepentingan publik serta penegakkannya dalam praktek politik dan determinasi kebijakan sebagai upaya dominan untuk mencegah korupsi. ABSTRACTCorruption in Indonesia is not only a matter of law or deviant behavior. But, more than that, it is a problem of political ethics. Any public use for the gratification of self-interest is a form of corruption. From bureaucratic ethics standpoint, corruption develops because the weaknesses of system reinforcement or lack of public interests formation in practice and political policy. Therefore, strengthening bureaucratic ethics internalization is the most effective way to overcome corruption from its roots. Such political ethics must be established and developed together with the ongoing democratization, not just to let it alone and only emphasizing the political freedom that often protect the rights and private interests. But, more than that, it must be eroded by strengthening the political ethics of citizenship, responsibility of life as a state, a sense of sacrifice for the country, equality and representation of human resources and public interest formation and its enforcement in political practice and policy determination as dominant effort to prevent corruption.

Optimalisasi E-Government Dalam Pemberantasan Korupsi

“…Dalam konteks ini, Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) memiliki peran yang sangat penting. Wijaya & Noak (2019) menegaskan bahwa upaya efektif dalam mencegah korupsi dalam struktur pemerintahan adalah dengan meningkatkan moralitas dan martabat sumber daya manusia sesuai dengan etika dan ideologi bangsa. Riwukore et al (2021) menyatakan bahwa kinerja pegawai yang berperan dalam pencegahan korupsi sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dalam manajemen SDM, seperti pembagian tugas, disiplin, kewenangan, tanggung jawab, pemberian prioritas pada kepentingan publik, Melalui prinsipprinsip dan praktik yang diterapkan dalam MSDM, upaya pencegahan korupsi dapat diintegrasikan dengan lebih efisien dan efektif melalui pemberian insentif berbasis kinerja yang adil dan transparan, memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk kepentingan masyarakat sebagai principal dengan melibatkan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) sebagai mitra utama dalam pelaksanaannya.…”

Pelatihan Penyusunan Konsep Strategi Pencegahan Korupsi Berbasis Sumber Daya Manusia Untuk ASN Pemerintah Kota Kupang

“…Ciri khas individu dan lembaga yang produktif adalah terhindar dari tindakan korupsi. Sementara Wijaya & Noak (2019) menyatakan bahwa strategi efektif yang dapat dilakukan dalam pencegahan korupsi di level struktur pemerintahan dengan memperbaiki sumber daya manusia bermartabat dan bermoral sesuai etika dan ideologi bangsa. Berdasarkan uraian yang ada maka dapat dijelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap tindak pidana korupsi, artinya semakin rendah kualitas sumber daya manusia dalam suatu pemerintahan atau negara, maka tingkat terjadinya tindak pidana korupsi akan semakin meningkat, dan begitu sebaliknya.…”

Penguatan Integritas Anti Korupsi Bagi Anak Melalui Mainan Edukasi Terajana Di Desa Balesari

“…Namun, dengan kondisi pandemi masih ditemukan kasus-kasus korupsi khususnya yang terjadi di Indonesia. Korupsi merupakan permasalahan multidimensional (Wijaya & Noak, 2019). Di Indonesia, upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan secara holistik di berbagai lini, seperti halnya pada upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang anti korupsi, mengajak masyarakat untuk berperan aktif dan waspada tentang perilaku anti korupsi di lingkungan terdekatnya hingga penguatan regulasi dan pengawasan di bidang anti korupsi.…”