Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019)

Cerdas, Felani Ahmad; Afandi, Hernadi

doi:10.47268/sasi.v25i1.142

Cited by 6 publications

(6 citation statements)

References 1 publication

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Generasi pertama, perkembangan hak-hak sipil dan politik (seperti: hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, persamaan hak di depan hukum, hak atas nama baik, hak untuk bebas dari pembatasan bergerak dan berdomisili, hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan, dan beragama, kebebasan berbicara, hak atas informasi, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk referendum, dsb.) (Cerdas & Afandi, 2019).…”

Section: Kajian Pustakaunclassified

Tanggung Jawab KPU Sintang Dalam Administrasi Pemilihan Umum Yang Merugikan Hak Pemilih Dalam Perspektif Hukum Perdata

Ngebi

2024

JOLAS

View full text Add to dashboard Cite

Pesta demokrasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang. Hak untuk memberikan suara, merupakan hak perdata atau hak yang melekat langsung kepada setiap orang untuk memberikan dan berkontribusi terhadap pembangunan di Indonesia melaui pemilihan umum. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan informasi dan membuka cakrawala pemikiran kristis yang membangun dalam meningkatkan kualitas pemilihan umum yang berkeadilan dan cerdas sehingga menghasilkan pemimpin berkualitas tanpa mengesampingkan hak perdata di Kabupaten Sintang. Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan ini adalah metode hukum normatif yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis dimana penelitian ini berbasis pada penelitian hukum peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer dengan cara wawancara dan observasi langsung ke lembaga penyelenggara pemilu sedangkan data sekunder dengan mengumpulkan kepustakaan dan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sintang memiliki tanggung jawab moril terhadap suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum. Hak dan kewajiban utama KUPD Kabuapten Sintang dalam mendukung pemilu adalah terkait dengan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) yang memegang asas partisipatif. Selain itu, KPUD juga berperan penting dalam melakukan distribusi surat pemberitahuan pemilu kepada para pemilih yang mana memegang peran penting terhadap angka partisipasi pemilih di Kabupaten Sintang. Saat ini KPUD Sintang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Hukum perdata di Indonesia.

show abstract

Section: Kajian Pustakaunclassified

Tanggung Jawab KPU Sintang Dalam Administrasi Pemilihan Umum Yang Merugikan Hak Pemilih Dalam Perspektif Hukum Perdata

Ngebi

2024

JOLAS

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Pemilihan umum adalah salah suatu momen penting yang memberi masyarakat kesempatan untuk ikut serta dalam aspek politik dan mencegah tindakan korupsi yang dapat mempengaruhi integritas proses pemilihan umum dan keseimbangan dalam suatu negara, serta memilih secara langsung atau tidak langsung para pemimpin, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional (Cerdas & Afandi, 2019;Dasyah & Desiandri, 2023). Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum merupakan salah satu kriteria penting dalam kesehatan demokrasi di suatu negara.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Partisipasi Politik Warga Negara pada Pemilihan Umum di Indonesia

Kasih,

Triadi

2024

ijlj

View full text Add to dashboard Cite

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada setiap manusia sejak mereka dilahirkan. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu bentuk partisipasi politik yang dapat dilakukan warga negara Indonesia adalah dengan melakukan pemilihan umum. Masyarakat menggunakan haknya untuk memilih ataupun dipilih, ikut serta dalam organisasi politik, ikut serta dalam kampanye, serta hal lainnya yang berhubungan dengan pemilihan umum. Tujuan Penelitian pada artikel ini untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat mengenai Hak Asasi Manusia dalam partisipasi politik pada pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia secara umum dan secara hukum, serta memberikan langkah-langkah yang dapat dugunakan untuk menyelesaikan masalah dan tantangan yang ada sehingga terciptanya pemerintah, lembaga-lembaga, Mahkamah Konstitusi, dan seluruh aspek masyarakat yang sadar akan pentingnya menjunjung tinggi dan melindungi Hak Asasi Manusia terutama hak-hak sebagai warga negara. Metode yang digunakan yaitu metode normatif yuridis dengan pendekatan studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini dengan maksud memberikan gambaran dan telaah secara mendalam mengenai objek yang akan dibahas. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan informasi pentingnya hak politik sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk partisipasi dalam pemilihan umum dan upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kesadaran dalam penegakan hak politik warga negara.

show abstract

“…Namun demikan, di dalam UUD 1945 sudah ditegaskan bahwa tanggung jawab dalam pelaksanaan HAM berada pada pemerintah Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional harus menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hakAsasi Manusia, yang selanjutnya disingkat DUHAM (Cerdas, & Afandi, 2019).…”

Section: Hasil Dan Pembahasanunclassified

UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia

Jerimas Pelokilla

2023

JOCER

View full text Add to dashboard Cite

Negara dan konstitusi adalah dwitunggal. Jika diibaratkan bangunan, negara sebagai pilar-pilar atau tembok tidak bisa berdiri kokoh tanpa pondasi yang kuat, yaitu konstitusi Indonesia. Kedudukan konstitusi sangatlah penting bagi suatu negara, hal ini disebabkan konstitusi memiliki peran atau fungsi yang sangat penting yaitu untuk mengatur dan membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu studi kepustakaan/studi literatur dengan mereview berbagai jurnal dan buku yang berkaitan dengan UUD 1945 dan hak warga negara sebagai sumber referensi. Hasil penelitian menunjukan, bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi nasional merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi patokan dan pedoman bagi peraturan hukum lainnya. Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya. Dalam UUD 1945 secara tegas memuat hak-hak dasar warga negara yang selanjutnya disebut hak konstitusional. Karena dicantumkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar maka ia menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan Negara wajib menghormatinya. Hak-hak yang diatur dalam konstitusi merupakan batas yang tidak bisa dilanggar oleh penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan negara, baik sebagai hak warga negara atau hak asasi.

show abstract

Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019)

Cited by 6 publications

References 1 publication

Tanggung Jawab KPU Sintang Dalam Administrasi Pemilihan Umum Yang Merugikan Hak Pemilih Dalam Perspektif Hukum Perdata

Tanggung Jawab KPU Sintang Dalam Administrasi Pemilihan Umum Yang Merugikan Hak Pemilih Dalam Perspektif Hukum Perdata

Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Partisipasi Politik Warga Negara pada Pemilihan Umum di Indonesia

UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia

Contact Info

Product

Resources

About