Jaringan Aktor dalam Program Percepatan Pendaftaran Tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang

Abstract

Actor network is a collaboration that emphasizes the relationship or interaction between actors involved in a particular public affair to make the public affairs successful, it is very dependent on coordination between actors in finding a middle way to achieve common goals. The network of actors is very important and urgent in accelerating the implementation of the land registration acceleration program at the National Land Agency of Semarang City. Based on the Actor Network Theory (ANT) theory proposed by Bruno Latour in 1987, it has been used in various fields of knowledge, including the social field, with the concept of consensus building which was initiated where stakeholders interact, negotiate and have tolerance as the basis and used in this study to describe the model. network of actors in accelerating land registration as a form of public service. This study aims to identify and analyze the role of actors, as well as the network model of actors in the complete systematic land registration acceleration program in the city of Semarang. This study uses a qualitative descriptive method and the key instrument is the researcher (the researcher is the key informant). The results of this study indicate that the Semarang City Land Office is the main actor and acts as a mouthpiece for implementing policies, facilitators and coordinators. This study examines the development of policies for accelerating land registration in Indonesia in relation to network relationships between actors who influence policies in this field.

Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pagaran Lambung III Kabupaten Tapanuli Utara

“…Di tahun 2019-2022, realisasi penerimaan terus menurun, penyebabnya mulai dari data yang belum tervalidasi secara maksimal, rendahnya ekonomi masyarakat, sistem pembayaran masih manual, pengetahuan pajak masyarakat masih rendah , hingga regulasi yang kurang tegas (Setiawan et al, 2022). Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak pusat yang kewenangan pemungutannya dilimpahkan kepada pemerintah daerah, sebagai salah satu jenis pajak pusat maka dasar hukum pengaturan PBB selama ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1994 atas perubahan undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, namun setelah peralihan ke pemerintah daerah maka dasar hukum pemungutan bagi daerah adalah undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta peraturan daerah masing-masing (Pujiastuti et al, 2022).…”

Pemetaan Aktor dan Jaringan Hubungan Antar Aktor dalam Pembangunan Pedesaan

“…Studi tentang peran aktor selanjutnya dilakukan oleh Zusrony, et al (2019), Akbar (2018) dan Putra (2022). Pujiastuti, et al (2022) mengidentifikasi dan menganalisis peran aktor, serta model jaringan aktor dalam program percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota Semarang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa memaksimalkan potensi antar relasi aktor jaringan dapat memberikan hasil optimal untuk percepatan pensertipikatan tanah.…”

Implementasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Penngaturan Pertanahan Dalam Peningkatan Pelayanan Ganti Nama Sertifikat Hak Atas Tanah

“…Kegagalan ini dapat diantisipasi untuk menanggapi perubahan yang memiliki perkiraan luas dan dampak dari berbagai masalah perbaikan yang kompleks. Sementara itu, minat baru terhadap budaya Indonesia mengharapkan harapan dan akomodasi di seluruh wilayah yang diisi oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, surat menyurat, transportasi, bisnis dan perdagangan (Pujiastuti et al, 2022;Teku et al, 2022).…”