Kajian Arahan Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Tingkat Kerentanan Abrasi Pantai Di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang

Abstract

Haryani (2012, 2018) di wilayah pesisir Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2003-2016 telah terjadi bencana abrasi pantai dan akresi di 32 titik. Pada kurun waktu 13 tahun tersebut telah terjadi abrasi pantai seluas 732.69 ha dan akresi pantai seluas 55,4 ha. Bencana abrasi pantai menyebabkan berkurangnya daratan pantai yang cukup besar yaitu rata-rata 56,3 ha/tahun, sedangkan penambahan daratan pantai/pesisir hanya 4,26 ha/tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan tingkat kerentanan abrasi pantai di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Parameter fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan dianalisis dengan menggunakan metode skoring sesuai Perka BNPB No. 2 Tahun 2012. Hasil penelitian didapat tingkat kerentanan Sedang berada di 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Pasie Nan Tigo dan Kelurahan Parupuk Tabing dengan indek 1,74. Upaya mitigasi yang dilakukan adalah pengaturan kepadatan bangunan, pemanfaatan lahan harus dibatasi agar tidak terjadi kerugiaan lahan yang lebih banyak/luas dan memanfaan lahan dengan memperhatikan pola ruang/peruntukan lahan sebagaimana yang tertuang dalam RTRW Kota Padang. Tingkat kerentanan Rendah berada di Kelurahan Bungo Pasang dengan indek 1. Upaya mitigasi bencana abrasi dan araahan penataan ruang yang dapat dilakukan pada tingkat kerentanan rendah ini adalah mempertahankan guna lahan dengan memperhatikan pola ruang/peruntukan lahan/ruang sebagaimana yang tertuang dalam RTRW Kota Padang.

Sekolah Terhadap Masyarakat Pembelajar Tangguh Bencana Di Lingkungan Lahan Basah

“…Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 tahun 2012 menyebutkan bahwa pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat adalah proses pengelolaan risiko bencana yang melibatkan secara aktif masyarakat yang berisiko dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuannya (Fajar Agung Mulia, Haryani, & MT, 2021;Leha, Lionardo, & Andarini, 2021;Yuhana & Iskandar, 2016). Selain itu, peran pemerintah dalam mengelola hutan secara lestari, memerangi penggurunan (degradasi lahan ketika lahan yang relatif kering menjadi semakin gersang, kehilangan badan air, vegetasi, dan juga hewan liar), serta mengendalikan hilangnya keanekaragaman hayati sangat penting.…”